liputantoday.com
Berita Aktual Independent
Foto Iklan Atas

Adanya Sistem Zonasi, SMA Negeri di Kendal Hanya Diminati 5 Siswa

236
LiputanToday.com (Kendal) – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Santoso mengatakan ada beberapa SMA di Kendal yang kekurangan siswa. Salah satunya SMA Patean yang baru melakukan verifikasi pada 5 siswa dari kuota sebanyak 108 siswa.

Hal tersebut disampaikan Santosa dihadapan Komisi X DPR RI yang berkunjung ke Kabupaten Kendal, Kamis (27/6/2019). Kunjungan Komisi X DPR RI untuk memantau Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Santoso menyebutkan siswa yang melakukan verifikasi di SMAN 1 Kendal ada 381 dari 408 kuota. Di SMAN 1 Singorojo, siswa yang melakukan verifikasi ada 145 dari kuota 180 siswa.

Di SMAN 1 Limbangan ada 204 siswa dari kuota 216. SMAN 1 Rowosari, siswa yang melakukan verifikasi ada 102 dari kuota 252. SMAN Gemuh ada 235 siswa dari kuota 252, SMAN 2 Kendal ada 163 siswa dari kuota 396, SMAN 2 Sukorejo ada 38 siswa dari kuota 216.

Sedangkan SMA Patean siswa yang melakukan verifikasi baru 5 siswa dari kuota 108 siswa.

“Berbeda dengan daerah lain di Jawa Tengah, khususnya di Kendal tidak terjadi antrian saat melakukan verifikasi,” Kata Santoso.

Santoso juga menjelaskan, Kondisi PPDB 2019 di SMAN berbeda dengan di SMKN. Jika di SMAN masih banyak yang kekurangan siswa, di SMKN jumlah siswa yang mendaftar membludak.

Bahkan dari tujuh SMK yang ada di Kendal, hanya satu SMK yang kuotanya sama dengan siswa yang melakuakn verifikasi.

“SMKN 2 Kendal paling diminati. Siswa yang melakukan verifikasi di SMKN 2 Kendal itu ada 961. Padahal kuotanya hanya 254 siswa,” Tanggap Santosa.

Terkait dengan hal itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kendal, Sunarto mengatakan PPDB 2019 di Kendal dengan menggunakan zonasi tidak ada masalah. Sebab apabila ada sekolah yang kelebihan siswa, bisa disalurkan ke sekolah lain yang jaraknya dekat dengan rumah siswa.

Sementara itu, anggota komisi X DPR RI, Nurahman pihaknya akan melakukan evaluasi PPDB 2019. Ia mengatakan, sistem zonasi dalam PPDB 2019 bisa membuat anak malas belajar sebab mereka akan sekolah dekat dengan rumah. Selain itu, banyaknya sekolah yang kurang murid akan menjadi perhatian.

“Termasuk sistem pendaftaran online juga akan kami evaluasi,” Ujar Nurahman.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi, baik PPDB dengan menggunakan sistem zonasi, online, maupun sekolah yang kekurangan siswa. Bisa jadi, sekolah yang kekurangan siswa itu, karena banyaknya sekolah di daerah itu.

“Jadi bisa mungkin sekolah tersebut dijadikan satu atau di merger,” Terang Abdul Fikri Faqih.

Translate »