liputantoday.com
Berita Aktual Independent
Foto Iklan Atas

★★ ingin Bergabung Di Dunia Jurnalistik, Media LiputanToday.com Membuka Peluang untuk Menjadi Kepala Biro & Wartawan Di Wilayah Seluruh Indonesia, Info Lebih Lanjut Silahkan Contact Telp/Wa : 085264665678 & Contact Email : Liputantoday.com@gmail.com Atau Redaksi@liputantoday.com ★★

KPK Panggil Tersangka BLBI

340
LiputanToday.com (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil SJN (Pemegang saham pengendali BDNI) dan ITN (swasta) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN. Pemeriksaan akan dilakukan Jumat, 28 Juni 2019 Pukul 10.00 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dilansir dari kpk.go.id, Surat panggilan untuk dua tersangka tersebut telah dikirimkan ke lima alamat di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah para tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan, sejak Kamis, 20 Juni 2019.

Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, sejak Jumat, 21 Juni 2019, yaitu: 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.

Selain mengantarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura. Ungkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, dalam siaran pers nya.

Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura.

SJN dan ITN diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp. 4,8 triliun, Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,58 triliun. Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp. 220 miliar.

Atas perbuatan tersebut, SJN dan ITN disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. (Kiki/Humas).

Text Id Pers Bawah Rilis Berita
Foto Iklan 970*300