“Berbagai permasalahan petani kita tampung, kita inventarisasi. Kita pilah-pilah, yang mana ranahnya Kabupaten, Provinsi, Kabupaten dan mungkin ada pula yang bisa ditangani dari Dana Desa. Tahun ini ada rehab irigasi Air Nipis, dalam waktu dekat dari APBD Provinsi juga akan ada pekerjaan di irigasi Selebang, semoga ini juga menjadi angin segar bagi petani,” sampai Gusnan.
Terkait dengan permasalahan pupuk yang sering dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pupuk subsidi yang terkadang tidak tepat peruntukkan, Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Sukarni menyampaikan bahwa permasalahan ini sebenarnya merupakan permasalahan nasional.
“Pemerintah Pusat telah berupaya mengatasi ini dengan penerapan E-RDKK. Selain itu di daerah Jawa sudah diterapkan Kartu Tani, namun ini belum sampai ke Bengkulu Selatan. Kalau misalkan dari Pemerintah Pusat lamban merealisasikan ke daerah, nanti akan dikaji, apakah memungkinkan Kartu Tani ini dikeluarkan Pemerintah Daerah,” jelas Sukarni.
Di beberapa daerah yang telah menerapkan Kartu Tani ini digunakan untuk mengambil pupuk. Dengan menunjukkan kartu tani, petani bisa membeli pupuk subsidi.
Untuk menghindarin permainan harga di tingkat sub agen atau kios, pembayaran pupuk dilakukan di Bank BRI. Nanti setelah dibayar di BRI, pupuk bisa diambil di kios yang telah ditunjuk.
“Semoga saja program ini cepat terealisasi di Bengkulu Selatan, karena ini program pusat,” beber Sukarni.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Dialog Kelompok Tani dengan Bupati Bengkulu Selatan, Apdian Utama menyampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir, dialog ini diikuti 210 anggota dan pengurus Kelompok Tani dan Kelompok Tani dari 11 Kecamatan di Bengkulu Selatan.
“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia. Merupakan kerjasama antara Jaringan Pemuda Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan,” jelas Koordinator Jaringan Pemuda Desa Kabupaten Bengkulu Selatan ini. (Arisman/MCBS).
