, ,

Pilkada di Raja Ampat, Muliansyah: Lawan Kotak Kosong Pun Demokratis

LiputanToday.Com (WAISAI) – Direktur AFU Center Muliansyah Abdurrahman menanggapi polemik calon lawan kotak kosong bukan bagian dari proses demokrasi dibeberapa media, karena praktek tersebut tak memiliki lawan tanding, Sabtu (05/09/2020).

Menurut Muliansyah dalam melihat polemik tersebut dan seluruh partai politik yang di borong oleh petahana Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati dan menghadirkan calon tunggal alias lawan kota kosong dianggap tidak demokratis tak memiliki dasar.

“Kata siapa Lawan Kotak Kosong bukan demokrasi, ini diatur dalam konstitusi, kalau ada yang komentar bilang bukan demokratis, berarti dia lawan konstitusi dan inkonstitusional, justru adanya fasilitas kotak kosong inilah menjawab adanya mekanisme ketatanegaraan”. ucap Muliansyah saat ditemui Media.

Muliansyah melihat justru kenapa di Raja Ampat hanya satu-satunya calon yang di SK kan oleh semua partai politik, karena partai politik tahu bahwa ini aspirasi masyarakat banyak di Raja Ampat.

“Ya, inilah kecintaan masyarakat terhadap pemimpin daerahya, sehingga jangan heran bila hampir 100 % rakyat Raja Ampat mendukung sepenuh hati, lewat partai-partai politik mereka masing-masing, Jadi Stop berpolimik dengan kotak kosong yang tidak demokratis, Karena kota kosong hanya fasilitas, tapi substansinya dan faktanya Rakyat Raja Ampat masih mencintai sosok Abdul Faris Umlati” ujar Muliansyah yang Juga Kandidat Doktor Politik Universitas Nasional.

Survei politik dari sejumlah lembaga survey LSI, Sinergy, Indobarometer, dan Pasifik Resources menunjukkan bahwa Abdul Faris Umlati tingkat elektabilitasnya sangat tinggi, belum lagi akhir-akhir ini lembaga Survei Pasifik Resources memberikan rilis kepada media bahwa 92 % menjawab Abdul Faris Umlati harus melanjutkan kepemimpinanya di periode 2020-2025. tutupnya. (Awin).

, ,

DPD-RI Minta GPK Jadi Lokomotif Perjuangan Otsus Maluku Utara

LiputanToday.Com (JAKARTA) – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Fahrul Razi, meminta Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Untuk ikut memperjuangkan Otonomi Khusus (Otsus) Malut. “Jika Maluku Utara ingin mendapatkan otonomi khusus maka Gubernur dan Bupati/Wali Kota harus mendukung perjuangan Otsus ke pemerintah pusat melalui DPD-RI. Demikian disampaikan Fahrul Razi, saat menerima kunjungan Gerakan Pemuda Kaba’h (GPK) Provinsi Malut di Jakarta Kamis (03/09/2020).

Gerakan Pemuda Kaba’h, lanjut Ketua Komite I DPD-RI Fahrul Razi, harus menjadi lokomotif perjuangan Otsus Malut dengan cara menggalang dukungan dari para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-provinsi Malut guna menyamakan persepsi dalam memperjuangkan Otsus Malut. “Jika itu sudah dilakukan maka jalan menuju Otsus semakin terbuka lebar, dan DPD-RI siap membackup perjuangan Otsus Malut itu” jelas Fahrul Razi.

Menurut Fahrul Razi, dalam setiap Perjuangan harus ada yang memulai, dan hari ini perjuangan Otsus ini mulai digerakkan oleh Gerakan Pemuda Kaba’h. “Perjuangkan untuk mendapatkan Otsus memang tidak mudah, tapi harus dimulai, dan hari ini ada langkah maju karena GPK mulai melakukan ini” jelas Ketua Komite I DPD-RI yang dikenal sangat vokal di kalangan Senator Indonesia.

Menanggapi arahan dan masukan dari Ketua Komite I DPD-RI, Tokoh Muda asal Maluku Utara Muliansyah A Ways, yang inisiasi dan ikut dalam pertemuan itu kepada Media menjelaskan sebagai putra Malut memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam Perjuangan Otsus Malut.

“Sebagai putra Malut saya akan bersama-sama dengan Gerakan Pemuda Kaba’h (GPK) bakal melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh Maluku Utara di seluruh Indonesia untuk terus mendorong Otsus Malut” jelas Muliansyah.

Sementara itu Ketua GPK Provinsi Malut Isra Latif, mengungkapkan setelah bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Komite I DPD-RI Fahrul Razi, pihaknya merasa mendapat energi dan harapan juga jalan dalam memperjuangkan Otsus Malut.

“Saya selaku Ketua dan kawan saya Idhar Abd Rahman, selaku sekretaris GPK Malut, setelah pertemuan dengan Ketua Komite I DPD-RI Fahrul Razi, kami bakal membangun komunikasi dengan Gubernur, Bupati dan Walikota meminta mereka untuk mendukung perjuangan Otsus Malut, sehingga Perjuangan Otsus Malut tidak hanya sekedar menjadi wacana yang tidak terarah, melainkan punya progres karena ada agenda kerja yang jelas dan itu dimulai oleh GPK Malut” jelas Isra Latif. (Dar).

, ,

Mansur Sihadji Tegaskan Tahapan Sosialisasi Pencalonan Wajib Hukumnya untuk Ditunaikan KPU

LiputanToday.Com (Selayar) – Penyelenggaraan tahapan sosialisasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar dan wajib hukumnya untuk ditunaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga tekhnis penyelenggara pemilu. Selasa (25/08/2020).

Hal ini sangat jelas diatur dan diuraikan, pada ketentuan, Pasal 103 D, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 tahun 2019 tentang, perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum (KPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, ungkap, Koordinator divisi hukum dan pengawasan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji, S.KM., M.Kes.

Pria yang tercatat sebagai dosen tetap, pemegang jabatan fungsional Asisten Ahli, program studi, kesehatan masyarakat, Stikes IST Buton tersebut menyebut, “Penyelenggaraan tahapan sosialisasi ini menjadi penting dan sangat urgent dilakukan dalam kerangka untuk membangun dan memberikan pemahaman tentang tahapan, dan tata cara pencalonan, tentu disertai harapan agar para bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati dan wakil bupati dapat betul-betul memahami dan mampu menghadirkan seluruh bentuk persyaratan administrasi yang dipersyaratkan, sebelum datang dan mendaftarkan diri ke KPU, pada bulan September 2020 mendatang”.

Mansur berharap, setelah kegiatan sosialisasi ini berakhir, bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati bersama segenap komponen tim pemenangannya dapat segera menyiapkan kelengkapan berkas dokumen persyaratan administrasi pencalonan dengan gerak cepat, tepat, dan akurat untuk menghindari akan kemungkinan terjadinya keterlambatan.

Dia mengingatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga tekhnis penyelenggara pemilu telah menentukan time schedulle waktu dan jadwal pelaksanaan tahapan dengan mendasari regulasi dan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU).

Dalam kaitan itu, seluruh kontestan peserta pilkada diwajibkan untuk taat dan patuh pada ketentuan waktu yang telah ditetapkan KPU sebagai event organizer yang bekerja mempanitiai penyelenggaraan pilkada pemilihan bakal calon bupati dan wakil bupati Selayar mendatang. (Andi Fadly).

Sespimti Angkatan XXIX 2020 Adakan KKLN Secara Virtual Dengan Atpol Washington DC

LiputanToday.com (JAKARTA) – Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sempimti Polri) XXIX/2020 mengadakan Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) Virtual bersama dengan Kantor Atase Polri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam kegiatan yang diadakan secara virtual pada tanggal 10 – 14 Agustus 2020 ini, terdapat beberapa agenda diantaranya perkuliahan dan diskusi secara virtual dengan berbagai pihak diantaranya pertemuan dengan narasumber dari Los Angeles Police Department (LAPD) dan Department of Homeland Security – Immigration and Custom Enforcement (DHS-ICE).

Kegiatan KKLN yang mengusung tema “Strategi Perpolisian dalam Penanganan Situasi Pandemi Global COVID-19” ini diikuti oleh 7 orang Serdik yaitu KBP. Feri Handoko, KBP. Kurniadi, KBP. Eka Satria, KBP. Ratno Kuncoro, KBP. Mulyadi, KBP. Simson Z . Ringu, dan Kol. Mar. Efhardian.

Selain diadakan bersama dengan KBRI Amerika Serikat, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan KBRI di beberapa negara lainnya yang semuanya berjumlah 14 negara.

KKLN merupakan bagian dari perkuliahan Sespimti yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan konsep serta teori yang telah dipelajari oleh peserta dengan realitas di lapangan.

Setelah melaksanakan KKLN, peserta diharapkan dapat menjelaskan dan memahami praktik kebijakan dan efektifitasnya selama masa pandemi di Amerika Serikat yang memiliki perbedaan sistem pemerintahan, politik, kepolisian, dan budaya masyarakat dengan Indonesia.(Monti)

, ,

Tanggapan Kritis Ketua GMBI Distrik Bekasi “Sikap Ketua DPRD Bekasi Sangat Membingungkan Publik”

LiputanToday.Com (Bekasi) – Sikap ketua DPRD Kabupaten Bekasi mendapat tanggapan kritis dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Kabupaten Bekasi, Jumat (31/07/2020), Lantaran Nunu menilai langkah tarik ulur, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha seharusnya membahas terlebih dahulu sebelum melakukan penandatangan berita acara.

“Sayangnya Ketua dewan harus mempunyai pendirian dalam sikap, Sebagai Kader Partai seharusnya selalu memberikan informasi kepada Partai, agar kami (pengurus partai-red) apabila terjadi kekisruhan kami bisa menyikapi dengan bijak.” ucap Boksu.

Lain halnya pandangan H. Rahmat Gunasin yang akrab disapa Boksu, Selaku Ketua LSM GMBI Distrik, Kabupaten Bekasi, Menilai bahwasanya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pimplan.

“Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Saya nilai Sangat Pimplan, Bagaimana tidak surat yang sudah disepakati di KEMENDAGRI saja ingin ditarik Kembali, dengan alasan Kondisi yang Kurang Sehat, Alasan yang tidak masuk akal, bukan” jelas Boksu, Sabtu, (01/08/2020).

Masih menurut Boksu, Bukan saya saja yang menyebut Ketua DPRD Pimplan, Sekelas Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi juga melalui pemberitaan Media Online Menyebut Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pimplan, Yang jelas-jelas pimpinan partainya. Artinya tidak adanya hubungan harmonis didalam internal partai yang sangat disayangkan, Jika sekelas pimpinan partainya saja diabaikan dan tidak dihargai, sama saja tidak menghargai partainya. keluhnya.

“Saya selaku masyarakat Bekasi menilai sangat miris kalau saja pimpinan lembaga yang notabene sebagai Wakil Rakyat sudah melakukan tindakan dan sikap seperti itu, Bagaimana mau mewakili keinginan masyarakat Bekasi agar Sejahtera Kalau Ketua DPRD nya saja Pimplan, Jangan Kaya Anak-anak Dong,” ungkapnya kesal. (red).

, ,

DPC LKPK Angkat Bicara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tidak Konsistensional

LiputanToday.Com (Bekasi) – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Bekasi Anwar Soleh yang biasa disapa bang Uban menanggapi kegaduhan yang beredar di masyarakat Bekasi, efek dari pencabutan atau pembatalan tanda tangan yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha. Saat disambangi di kantor LKPK yang berlokasi, Jln. Gatoto Subroto, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sabtu, (01/08/2020).

Dalam pernyataannya Ketua LKPK, “Mestinya Ketua DPRD Aria, tidak menandatangani BA Fasikitasi Kemendagri itu. Dengan tidak menandatangi BA, Artinya dia Mengamankan produk hukum Panlih Pilwabub. Dengan adanya dia tanda tangan, Berarti dia Bunuh diri. makanya kan langsung dicabut/dibatalkan”.

Seperti ada yang dipaksakan dan intervensi “Ada Apa dan Mengapa” jangan buat Masyarakat Bekasi Bingung dengan tata cara dan kerja wakil rakyat yang dinilai Plin Plan, tidak mencerminkan sosok wakil rakyat yang bersikap tegas dan berwibawa. tegas Uban.

Dalam hal ini tidak mungkin kita biarkan, LKPK secepatnya layangkan surat kepada DPP Partai Gerindra dan Majlis Kehormatan Partai, terhadap sikap dan Prilaku Kader Partai dan juga sebagai Ketua DPRD dari Partai Gerindra. Ini semua bertujuan demi menjaga marwah Partai Gerindra. Agar prahara dalam Pilwabup Bekasi segera usai. jelasnya. (Fir/red).

, ,

Ketua DPRD Kab. Bekasi Aria Nugraha Diduga Menyimpang ADRT Partai

LiputanToday.Com (Bekasi) – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi Nugraha Hamdan yang akrab disapa Nunu kepada media menjelaskan di kediamannya, Jumat (31/07/2020), Saya tidak mengetahui apa pun yang dilakukan oleh Aria bahkan saya tahu infonya dari media.

Ketua Nunu menyampaikan, “Sampai detik ini saya tidak ada telpon atau apa pun itu terkait hal tersebut mungkin saja itu kapasitas beliau (Aria-red) sebagai Ketua DPRD.” terangnya.

Pandangan Ketua Nunu terkait langkah tarik ulur Aria seharusnya membahas sebelum melakukan penandatangan berita acara, sangat di sayangkan saja langkah yang diambil aria, yang seharusnya bertahan dengan pendirian sebagai Ketua Dewan.

Ketua Nunu melanjutkan, “Seyogyanya Ketua Dewan seharusnya mempunyai pendirian dalam sikap, Karena pelaksanaan Pilwabup sudah sesuai dengan Tatib DPRD.”

Lanjutnya, “terakhir seharusnya Aria konsisten untuk tidak menandatangani berita acara tersebut, disisi lain saya memahami mungkin saja disaat itu situasional karena Aria sendiri disana sehingga Aria menandatangani nya.”

“Seharusnya sebagai Kader Partai selalu memberikan informasi kepada partai, Agar kami (Pengurus Partai-red) apabila terjadi ke kisruhan kami bisa menyikapi dengan bijak.” tutup Ketua Nunu. (Red).

,

Kasum TNI: Penegak Hukum TNI Perlu Miliki Kapasitas dan Profesionalitas

LiputanToday.Com (Jakarta Timur) – Tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di era disrupsi seperti saat ini, menuntut aparat penegak hukum TNI harus memiliki kapasitas dan profesionalitas yang tinggi. Untuk itu, para Kabalak dituntut mampu berinovasi dan kreatif memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mewujudkan pembinaan satuan yang optimal dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern.

Hal tersebut disampaikan Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto saat membukan Rapat Koordinasi Teknis Hukum TNI tahun 2020, dengan mengusung tema “Babinkum TNI Berserta Jajaranya Siap Mendukung Tugas Pokok TNI Secara Bersinergi dan Soliditas Dalam Rangka Menuju TNI Yang Kuat Unggul, Maju dan Mandiri”, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2020).

Kasum TNI mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya Rakornis ini untuk menyamakan visi, persepsi serta berbagai upaya evaluasi pelaksanaan tugas pokok oleh masing-masing badan pelaksana hukum di lingkungan TNI, sehingga diharapkan tugas pokok dapat terlaksana secara optimal. Menurutnya Rakorniskum merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pembinaan satuan dan pembinaan teknis yustisi bagi para penegak hukum di lingkungan TNI.

Mengingat penting dan strategisnya forum ini, diharapkan para peserta mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan berperan aktif memberikan kontribusi yang membangun serta saling bertukar informasi dan pengalaman bermanfaat untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing satuan sehingga dapat menunjang tercapainya tugas pokok TNI.

Kasum TNI juga menjelaskan bahwa secara umum, beberapa parameter sebagai indikator keberhasilan dalam penegakan hukum, yaitu adanya kesadaran hukum, perangkat hukum yang memadai dan kualitas aparat penegak hukum. Demikian juga halnya dengan keberhasilan penegakan hukum di lingkungan TNI mengacu pada ketiga indikator tersebut, dimana pembinaan hukum di lingkungan TNI harus mampu melindungi personel, satuan maupun kepentingan militer dalam arti luas.

Turut juga Kasum TNI memberikan penekanan khususnya kepada peserta sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rakorniskum TNI diantaranya, manfaatkan dengan baik forum ini sebagai sarana komunikasi dan sinkronisasi antar komunitas hukum, sehingga diperoleh kesamaan visi, persepsi dan interpretasi dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

Diakhir sambutannya Kasum TNI mengatakan bahwa evaluasi terhadap sistem dan mekanisme hubungan kerja antar satuan penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan maupun pada tingkat pembinaan warga binaan, tingkatkan kepedulian terhadap kebutuhan bidang hukum para prajurit dan keluarganya. Pertajam koordinasi dan komunikasi antar satuan penegak hukum TNI dengan instansi penegak hukum lainnya, sehingga singkron dalam menerapkan hukum yang berlaku. (Red/Puspen TNI).

, ,

Incamben Hendrajoni, Versi Survey ABC dengan Elektabilitas Tertinggi

LiputanToday.Com (Pesisir Selatan) – Nama Hendrajoni bakal Calon Bupati Pesisir Selatan yang kini incamben berdasarkan hasil survei versi arah Baru Center (ABC) Sumatera Barat, menempatkannya elektabilitas tertinggi mencapai 62,5 persen.

Elektabalitas dikeluarkan ABC, mengalahkan Rusma Yul Anwar (16,6 persen), Faldo Maldini (12,8 persen) dan Ali Tanjung (3,7 persen).

Menurut peneliti senior Erizal mengatakan bahwa, Naiknya elektabilitas Hendrajoni bukan karena alasan dan sebab, adanya perubahan yang dirasakan masyarakat Pesisir Selatan selama dia menjadi Bupati sejak awal 2016.

“Indikasi lain yang menjadi alasan publik Pessel memilih Hendrajoni kembali adalah soal penataan daerah yang membuat Pesisir Selatan salah satu daerah yang menjadi incaran wisatawan regional maupun nasional,” ucap Erizal, pada beberapa media di Painan. Minggu (8/3).

Menurut peneliti Arah Baru Center Erizal bahwa elektabilitas yang didapat Hendrajoni, dikenal sebagai Bupati yang responsif, sering blusukan, mau mendengarkan masukan dari pihak lain dan dikenal sebagai orang yang punya jiwa sosial yang tinggi.

“Bupati Pesisir Selatan itu mencapai 62,5 persen, meninggalkan Rusma Yul Anwar (16,6 persen), Faldo Maldini (12,8 persen) dan Ali Tanjung (3,7 persen) yang merupakan bakal calon pesaing Hendrajoni pada Pilkada serentak yang akan digelar September mendatang,” terang peneliti Arah Baru Center.

Elektabilitas yang sangat tinggi tersebut berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat Pesisir Selatan atas kinerja Pemerintah Kabupaten. 83,7 persen masyarakat Pesisir Selatan mengaku puas dengan kinerja Pemda. (Red/GI).

, ,

AAL Komitmen Bangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

LiputanToday.Com (Surabaya) – Akademi Angkatan Laut (AAL) kembali menegaskan komitmennya untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas pada Rabu (4/3).

Penandatanganan Pakta Integritas yang digelar di Gedung Maspardi, Kesatrian Bumimoro, AAL, Morokrembangan, Surabaya, ini, dipimpin Gubernur AAL Laksda TNI Edi Sucipto, S. E., M.M.diikuti seluruh Pejabat Utama dan personel AAL lainnya.

Menurut Gubernur AAL, pernyataan AAL sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM ini, sebagai bagian dari kesungguhan institusi AAL dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan menjadi lembaga yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lanjut Edi- sapaan akran Gubernur AAL ini, AAL terus berupaya untuk meningkatkan kinerja satuan, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dalam menjamin kelancaraan dan kesuksesan pelaksanaan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM secara konsisten dan berkelanjutan.

Menururnya, penetapan ZI menuju WBK dan WBBM adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam mewujudkan ZI di AAL.

“AAL harus mempunyai komitmen yang kuat dalam membangun enam program yaitu, Bidang Manajemen Perubahan, Bidang Tatalaksana, Bidang Penataan Sistem SDM, Bidang Penguatan Pengawasan Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Bidang Penguatan kualitas pelayanan publik,” terangnya.

Oleh karena itu tambahnya, perlu adanya dukungan dan masukan dari semua satker, agar AAL mampu maraih predikat WBK di tahun 2020 ini. (Red/Navi).