Mengawali penyampaianya, Mendagri Tito mengatakan rakor ini merupakan pertemuan yang dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan, ini juga sebagai upaya kerja sama dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional Puasa dan Idul Fitri tahun 2024. Ada beberapa daerah di Indonesia yang secara bulanan angka inflasinya masih jauh dari angka Nasional. “Jadi untuk kepala daerah yang inflasinya di atas nasional, untuk melakukan pengendalian ketersediaan dan stabilitas pangan menjelang HBKN di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri”, tegasnya.
Menteri Tito jelaskan, ada sembilan langkah untuk pemerintah daerah agar bisa melakukan upaya penanganan inflasi, diantaranya memantau harga dan stok untuk memastikan harga pokok, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD. “Saya berharap, usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya pada bulan Ramadhan dan Idul fitri nantinya, sebab usaha ini sangat berkaitan terhadap daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pangan agar tetap stabil”, ujarnya.***
