Menurutnya, Pemkab Rohil tidak boleh lagi berlindung di balik alasan klasik soal anggaran dan perencanaan. Ketika jembatan sudah ambruk total, yang dibutuhkan warga adalah tindakan cepat tanggap, bukan lagi wacana dan kajian bertele-tele.
“Jangan sampai warga menilai pemerintah daerah abai terhadap infrastruktur di pelosok. Manggala Jonson juga bagian dari Rokan Hilir, rakyatnya juga membayar pajak. Mereka butuh akses, bukan janji,” tambahnya.
AWI Rohil mendesak Dinas PUPR provinsi segera melakukan audit teknis dan menetapkan status tanggap darurat untuk pembangunan kembali jembatan tersebut. Selain itu, Inspektorat diminta menelusuri apakah ada kelalaian dalam pemeliharaan jembatan tersebut selama ini.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PUPR provinsi maupun Bupati terkait kapan jembatan Manggala Jonson akan dibangun kembali.
Laporan: Tim AWI Rohil
