Tragedi Arupadhatu 1 harus dipandang lebih jauh dari sekadar operasi pencarian. Di dalamnya terdapat hak atas kehidupan, keselamatan, perlindungan, dan martabat manusia. Keluarga korban juga berhak memperoleh informasi yang benar, kepastian penanganan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan.
Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara, termasuk ketika seseorang dinyatakan hilang. Karena itu, pemerintah harus memastikan proses pencarian dan penyelidikan berjalan sesuai kewenangan serta memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada keluarga korban.
Apabila terdapat dugaan kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan pelayaran, persoalan tersebut juga harus diusut secara transparan dan akuntabel.
Jangan sampai keluarga korban harus berjuang sendiri untuk mengingatkan pemerintah bahwa orang-orang yang mereka cintai belum ditemukan. Jangan pula tragedi ini perlahan tenggelam dari perhatian publik hanya karena waktu terus berjalan.
Dalam demokrasi, kepala daerah memperoleh mandat bukan untuk sekadar menjalankan kekuasaan, melainkan mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat. Kritik terhadap Andra Soni merupakan bagian dari kontrol demokrasi yang harus diterima secara terbuka.
Andra Soni harus membuktikan kesungguhan dan kapasitas kepemimpinannya dalam memperjuangkan penyelesaian tragedi ini. Jika berbagai upaya belum menunjukkan hasil yang jelas, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi serius dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Bahkan, apabila merasa tidak mampu menjalankan amanah kepemimpinan sebagaimana mestinya, pengunduran diri bukanlah sesuatu yang tabu. Mundur dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban moral seorang pemimpin ketika dirinya tidak lagi mampu menjalankan mandat yang dipercayakan rakyat.
Persoalan Arupadhatu 1 bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dengan pernyataan normatif. Ada lima jurnalis yang belum ditemukan, keluarga yang terus menunggu kepastian, serta tuntutan kemanusiaan yang belum terjawab.
Andra Soni harus menjadikan tragedi ini sebagai ujian integritas dan kapasitas kepemimpinannya. Sebab, jauh lebih penting menghadirkan pertanggungjawaban nyata daripada sekadar mempertahankan jabatan tanpa penyelesaian yang jelas.***
