RIAU – LiputanToday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). Langkah tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare serta pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.
PT RAPP diketahui merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kehadirannya bersama Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga menunjukkan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan penertiban kawasan hutan.
Turut hadir Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Kabareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG Dr. Ir. Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut Dr. Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Planologi Ade Tri Ajikusumah, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani dan pejabat terkait lainnya.
Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Sementara itu, penertiban PT GSL dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi setelah ditemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin.








