Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan permohonan tersebut. Pemerintah kemudian mengambil alih kembali areal pabrik kelapa sawit beserta kebun sawit PT GSL.
Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., yang mewakili Pangdam menyampaikan bahwa TNI AD mendukung langkah pemerintah dalam penertiban kawasan hutan melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.

“Melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, diharapkan penertiban kawasan hutan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi kawasan hutan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta negara,” ujar Irdam.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan aset negara, memulihkan fungsi ekologis hutan, serta menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.
(Pendam XIX/TT)
Red / Feri Tanjung








