LiputanToday.com – JAKARTA | Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap berbagai penyimpangan serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan itu mencakup laporan fiktif hingga praktik pengadaan bahan pangan berkualitas rendah oleh sejumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan sekaligus pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis).
“Masalah ini bukan hanya soal tidak mengikuti SOP, tetapi juga tidak memberikan laporan keuangan yang benar,” ujar Tigor dalam acara Membangun Ekosistem Pangan dalam Mendukung Program MBG di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, sejumlah SPPI terbukti tergoda oleh pihak ketiga, seperti yayasan atau vendor, untuk membeli bahan pangan murah dengan kualitas rendah demi keuntungan pribadi.
Padahal, BGN telah menggunakan sistem virtual account (VA) untuk membatasi akses anggaran. Setiap dapur hanya diberi satu rekening dengan dua penanggung jawab resmi, yang mengelola dana hingga Rp10 miliar per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Anak-anak muda, usia 26–27 tahun, sudah mengelola uang sampai Rp10 miliar. Godaannya besar. Ada yang akhirnya tergoda, dijanjikan keuntungan pribadi dengan membeli bahan jelek,” ungkap Tigor.
