Sementara itu, S Hondro menekankan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam proses demokrasi, dan berharap agar tindakan yang diambil oleh KPU Meranti dapat memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan transparan.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Perhimpunan Media Massa Nusantara (PMN), S. Hondro menyarankan Ketua DPD PDI-P Provinsi Riau, H. Zukri Misran untuk memanggil orang yang bersangkutan agar segera memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggotanya itu.
Sebab polemik ini, menjadi atensi semua pihak hingga perbincangan hangat di tengah masyarakat. Khususnya para pemilih partai PDI-P yang mengharapkan transparansi, kejujuran, dan integritas tinggi dari wakil-wakil rakyatnya.
“Partai PDI Perjuangan perlu melakukan verifikasi yang ketat terhadap dokumen yang diajukan oleh calon anggota legislatif ‘AI’ untuk menghindari risiko hukum dan kerusakan reputasi,”sebutnya.
Sebagaimana diketahui, Menggunakan ijazah palsu masuk ke dalam kategori bentuk kejahatan pemalsuan surat. Perbuatan ini berisiko dijerat dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan tersebut mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu.
KUHP baru turut memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 272 ayat (1) KUHP baru menyatakan, setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Tak hanya itu, tindakan tersebut bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, melainkan juga partai politik yang diwakilinya.***
