LiputanToday.com – Palembang | Gerakan Pemuda Sumatera Selatan (GEPASS) kembali menyalakan api perlawanan. Setelah sebelumnya menggelar aksi di Kantor Kejari dan Kantor Bupati OKU Timur, massa GEPASS kini berencana turun ke jalan di Palembang.
Mereka menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) segera mengungkap dugaan korupsi dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI) OKU Timur periode 2018–2023 serta dana hibah KONI OKU Timur tahun 2021–2024.
Ketua Aksi GEPASS, M. Satria, didampingi Sekretaris Aksi, Juni Rianto, menegaskan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya. Pihaknya menilai Kejaksaan belum menunjukkan perkembangan berarti atas penanganan dua kasus tersebut. “Kami memberi waktu 7×24 jam sejak aksi terakhir. Jika tak ada transparansi, maka kami akan turun ke Kejati Sumsel,” tegas Satria, Senin (3/11/2025).
Ia mengungkapkan, surat pemberitahuan aksi damai telah dikirim ke pihak kepolisian dan Kejari Sumsel. GEPASS akan menggelar unjuk rasa di Kantor Kejati Sumsel pada Rabu, 5 November mendatang.
Aksi ini, kata dia, tidak hanya menyoroti lambannya penyidikan, tetapi juga menuntut Kejati menindak tegas dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam praktik pemerasan terhadap salah satu tersangka kasus hibah di OKU Timur.
“Kami membawa bukti pendukung dan informasi yang beredar di masyarakat tentang dugaan kuat keterlibatan oknum jaksa. Ini bukan sekadar isu. Kami ingin Kejaksaan menegakkan hukum dengan bersih, tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penelusuran GEPASS dari pemberitaan media lokal Info OKU Timur, muncul percakapan yang mengarah pada dugaan adanya pemerasan terhadap bendahara PMI OKU Timur. Fakta ini memunculkan tanda tanya besar di publik: siapa sebenarnya yang bermain di balik kasus ini?
