“Seperti biasa, aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga terkait persoalan banjir, sampah dan infrastruktur. Bahkan keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga,” lanjutnya.
Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 2,8 triliun.
Namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal.
Terlebih lagi, pada tahun ini Pemko Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp 76 miliar.
“Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit,” urainya.
“Bahkan hutang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil,” sambungnya.
“Tahun ini kan ada Pilkada Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan ke sana. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar Rp 76 miliar,” jelas Sabarudi.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemko dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah dan infrastruktur bisa diselesaikan.
Di antaranya dengan meminta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sharing dana APBD Riau dan APBN tahun 2024.*adv
