LiputanTODAY.Com, (BATAM) – Sembilan jaringan organisasi anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Batam menggelar refleksi akhir tahun penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan buruh migran Kota Batam, Kamis (12/12) di Lantai 9 Pasifik Hotel, Batam.

Mendatangkan beberapa narasumber antaran lain, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri Eri Syahrial. Renata Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri Ipda Yanti Harefa, Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri Ahmad Husaini dan Mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam Anwar Sadat. Diikuti beberapa peserta dari penggiat anti TPPO lainnya.

Sebelum acara dimulai, diawali dengan doa bersama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan tari-tarian dengan judul lagu ‘Stop Kekerasan pada Perempuan dan Anak’. Setelahnya, masuk sesi diskusi. Empat narasumber itu, memaparkan soal kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan buruh migran. Dan pada prinsipnya, sepakat untuk memerangi kekerasan.

Mewakili AJI Batam Anwar Sadat menjelaskan, dari sisi kegiatan jurnalis di Batam cukup membantu untuk mengekspos kasus kekerasan. Kendati, sebagai profesi yang mulia, pria pimpinan salah media online kabarbatam.com ini mengingatkan rambu-rambu yang boleh dan yang dilarang.

“Soal kasus ada banyak di depan mata yang kita saksikan bersama. Kita sepakat, kita perangi soal ini. Untuk teman-teman media, sebagai profesi yang mengedepankan kode etik agar mengetahui rambu-rambu dalam membuat berita. Misalkan khusus identitas anak diinisialkan, korban perempuan wajahnya diblur. Ini menyangkut humanis. Dan kepada polisi, agar lebih terbuka dalam proses penanganan kekerasan ini,” papar Anwar.

Sementara itu, berdasarkan data kekerasan yang dihimpun sembilan jaringan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama 2019 adalah 186 orang. Dengan rincian TPPO dan Migran sebanyak 91 orang, perempuan 54 orang dan anak 41 orang.

Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan, Batam sebagai kota transit memang perlu penanganan lebih gesit. Untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan, anak dan buruh migran.

“Angka 186 itu terbanyak di Sagulung. Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk menangani ini. Untuk itu, kami minta peran semua pihak. Termasuk kepolisian, aparat dari stakeholder lain, pemko Batam dan jaringan anti TPPO,” kata pria yang akrab disapa Romo Paschal itu.

Romo mendorong agar Peraturan Daerah Kota Batam No 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksimalkan penerapannya oleh Pemko Batam dan stakeholder lainnya. “Dan kami mendorong agar rumah sakit pemerintah menggratiskan biaya visum kepada korban kekerasan sebanyak 400 per tahun,” tambahnya.

Seperti diketahui, acara ini telah dimulai sejak
25 November – 12 Desember 2019. Sembilan wadah ini antara lain, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri, P2TP2A Kota Batam, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK dan Gembala Baik. (Red/Leo).

Berita Terbaru