LiputanToday.com – Palembang | Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Government Against Corruption & Discrimination (GACD) Sumatera Selatan, Junirianto, meradang atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait carut-marut pengelolaan jaminan pelaksanaan proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Ia tak segan menuding adanya praktik kongkalikong yang merugikan negara, dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan.
“Ini bukan sekadar temuan BPK, ini indikasi kuat adanya praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis! Ada 24 proyek di Dinas PUPR dan Perkimtan yang jaminan pelaksanaannya bermasalah. Ini uang rakyat, bukan uang nenek moyang mereka!” seru Junirianto dengan nada berapi-api.
Junirianto menyoroti bahwa kedaluwarsanya jaminan pelaksanaan proyek sebelum pekerjaan selesai membuka celah bagi kontraktor nakal untuk melakukan wanprestasi tanpa konsekuensi. Ia menduga, ada oknum-oknum di Pemkot Palembang yang sengaja membiarkan hal ini terjadi demi keuntungan pribadi.
“PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) itu digaji untuk mengawasi proyek, bukan untuk jadi komplotan koruptor! Kalau mereka tidak becus kerja, pecat saja! Jangan biarkan mereka terus merugikan negara,” tegasnya.
GACD Sumsel, lanjut Junirianto, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia berjanji akan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan melaporkannya ke KPK.
“Kami tidak akan tinggal diam! Kami akan bongkar semua praktik korupsi di Pemkot Palembang. Kami akan pastikan para pelaku bertanggung jawab atas perbuatan mereka,” tandasnya.
Junirianto juga mengkritik keras sikap Wali Kota Palembang yang dinilai lamban dalam menindaklanjuti temuan BPK ini. Ia menduga, Wali Kota melindungi oknum-oknum yang terlibat dalam skandal ini.
