LiputanToday.Com (Manado) – Perwakilan dari berbagai instansi menandatangani komitmen bersama Forum Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut (Kamlamla) di Sulawesi Utara, Penandatanganan itu berlangsung pada sesi terakhir Rapat Koordinasi Pembentukan Forum Kerja Sama Kamlamla yang digelar Direktorat Kerja Sama Bakamla RI di salah satu hotel di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (26/9/2019).
Sesuai tema yang diangkat, yakni “Melalui Pembentukan Forum Kerja Sama Kita Bangun Komitmen Bersama Dalam Keamanan dan Keselamatan Laut di Provinsi Sulawesi Utara”, Bakamla RI mengajak seluruh pemangku kepentingan di laut dan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi, pola pikir, pola sikap dan pola tindak, dan mengatasi permasalahan secara bersama demi terciptanya rasa aman dan nyaman di laut.
Ajakan itu diserukan oleh Plh. Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim saat mewakili Kepala Bakamla RI memberikan kata sambutan membuka acara. Dikatakannya, dengan semakin pentingnya peran laut bagi kehidupan Bangsa maka pengaturan tata pemerintahan di laut menuntut suatu system yang dapat menjaga dan mengamankan sumber daya yang tersedia, termasuk bagaimana proses penegakan hukumnya.
Sesuai peraturan perundang-undangan, kewenangan terkait penegakan hukum di laut tersebar ke beberapa Kementerian/Lembaga yang diberikan mandat, dimana seringkali aparat yang satu harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan perkara di laut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan untuk melakukan sinergitas tugas dan fungsi para penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E., diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, M.Si. yang sekaligus bertindak selaku nara sumber menuturkan tentang Peran dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Laut yang Aman di Sulawesi Utara.
