Liputantoday.com (Kampar) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kampar dan dibuka oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.Hi.
Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos, MT hadir langsung untuk menyampaikan jawaban, didampingi oleh Sekda Kampar Hambali, SE, MBA, MH. Turut hadir jajaran pimpinan DPRD, perangkat daerah, serta para undangan.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap pandangan, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi. Pemerintah Kabupaten Kampar menilai semua catatan tersebut sangat konstruktif demi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah ke depan.
Menjawab Sorotan Fraksi-Fraksi
Fraksi Gerindra menyoroti persoalan tunda bayar pekerjaan fisik sebesar Rp 63 miliar. Menanggapi hal ini, Bupati menegaskan bahwa pembayaran diupayakan dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Demokrat memberikan 15 catatan, di antaranya terkait pemerataan pembangunan, serapan anggaran, inovasi penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi, hingga distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti melalui peningkatan kinerja OPD secara menyeluruh.
Fraksi Golkar menyoroti optimalisasi PAD, pemanfaatan aset daerah, serta pembayaran honor tenaga honorer. Pemerintah berjanji menyusun struktur organisasi sesuai regulasi dan melaksanakan pembangunan Asrama Putri di Yogyakarta pada tahun 2025.
