BNPP RI juga akan mendorong percepatan pelaksanaan BSPS bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dengan menghadirkan menteri terkait serta media nasional.
Selain itu, BNPP RI menyatakan siap memfasilitasi koordinasi pembangunan pengaman pantai, pembangunan gudang Bulog, hingga pengembangan sektor ekonomi daerah guna meningkatkan daya saing Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan.
Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M. Ia berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan mengingat kondisi abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar serta tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Jani Pasaribu, M.M., turut mengusulkan agar BNPP RI mendukung peningkatan status Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi pengungkit percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis sinergi dengan BNPP RI akan mempercepat realisasi berbagai program strategis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
