“Pengelolaan Pendapatan BLUD RSD Madani Pekanbaru Dipertanyakan”
PEKANBARU — Proyek pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan Gedung RSD Madani Kota Pekanbaru masih menyisakan masalah. Meski pembangunan sudah rampung sejak juni 2023 lalu, namun rekanan CV. Barata Sumatera yang menjalankan proyek tersebut belum juga dibayar, Jumat (02/02/24)
Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia DPW Provinsi Riau, Johan menyayangkan dan mempertanyakan keseriusan Direktur RSUD Madani, Arnaldo Eka Putra dalam memimpin yang seharusnya mengedepankan pelayanan dan komitmen serta integritas.
“Perlu kita garis bawahi, pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan Gedung RSD Madani Kota Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.398.825.000,00 (Satu Milyar tiga Ratus Sembilan puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dimaksud itu bersumber dari Pendapatan BLUD RSD Madani Kota Pekanbaru tahun 2023, tentu publik perlu tau apa alasan dan penyebab RSUD Madani hingga saat ini belum menyelesaikan tagihan pekerjaan yang telah rampung sejak Juni 2023?”katanya.
Polemik Kinerja Direktur RSD Madani membuat masyarakat resah sebab terus bergulirnya persoalan – persoalan yang kerap muncul jelas berdampak terhadap pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, diantaranya seperti masalah pemotongan honor para Tenaga Harian Lepas (THL) di RSD Madani pada tahun 2022 silam dan pada tahun 2021 sempat menunggak selama tiga bulan padahal berdasarkan informasi dan data yang awak media terima bahwa adanya peningkatan yang cukup drastis.
“Pada tahun 2021 pendapatan BLUD ini sebesar 48, 211, 863, 333, dimana terdapat pendapatan RS Madani dari jasa layanan umum sebesar Rp. 24, 706, 644, 376, dengan total anggaran belanja untuk keseluruhan BLUD pada dinas kesehatan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 23, 331, 582, 320, namun tahun 2022 anggaran belanja BLUD ini khusus RSUD Madani sebesar Rp. 60, 480, 125, 060, dengan pendapatan BLUD dari jasa layanan umum RSUD Madani sebesar Rp. 8, 515, 617, 433, 50. “Artinya pasien berobat minim, ”dikutip dari Ketua LSM Gempur Hasanul Arifin, Senin (11/12/23)
Berkaca dari layanan minim tentunya pendapatan di RSUD Madani menurun, Ini merupakan salah satu bukti nyata kalau tidak perlu anggaran BLUD sebesar itu karena pasiennya tak ada, sementara anggaran belanja RS Madani ini meningkat jadi 60 M lebih, mirisnya malah menyisakan utang milyaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan.***
