LiputanToday.com – PEKANBARU — Polemik hukum yang melibatkan FZ dengan Ketua Umum Paguyuban Keluarga Masyarakat Nias Riau (PKMNR), S. Hondro, S.H kembali mencuat. Untuk kesekian kalinya, FZ kembali mengajukan gugatan yang berkaitan dengan Akta Notaris Pendirian PKMNR serta sejumlah tudingan terhadap keberadaan dan aktivitas organisasi tersebut, Kamis (03/09/26).
Gugatan terbaru itu tercantum dalam Perkara Nomor 290/Pdt.G/2026/PN Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan relaas panggilan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Pekanbaru, S. Hondro dipanggil sebagai pihak tergugat untuk menghadiri persidangan pada Kamis, 3 September 2026 pukul 09.00 WIB, dengan agenda kehadiran tergugat dan turut tergugat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius internal PKMNR. Pasalnya, menurut pihak S. Hondro, perkara yang kembali diajukan FZ bukanlah kali pertama. Setidaknya tiga perkara atau tuntutan sebelumnya yang diajukan FZ disebut telah berujung pada putusan yang menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan besar: sampai kapan persoalan yang sama terus dibawa ke ruang pengadilan dengan tudingan yang kembali diarahkan kepada PKMNR dan pengurusnya?
PKMNR menegaskan keberadaan organisasi memiliki dasar administrasi dan legalitas sebagaimana dokumen pendirian yang dimiliki.
Karena itu, pihak PKMNR meminta agar setiap tuduhan yang disampaikan kepada publik tidak dibangun berdasarkan opini, asumsi, maupun narasi sepihak, tetapi harus didukung oleh fakta hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan serta relevan.
Pihak PKMNR juga menilai, apabila suatu tuduhan telah berulang kali diuji melalui proses hukum dan tidak menghasilkan kemenangan bagi pihak yang menggugat, maka semestinya hal tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum kembali melontarkan tuduhan serupa di ruang publik.
S. Hondro menghadiri persidangan dengan didampingi Advokat Mirwansyah, S.H., M.H., yang juga merupakan bagian dari tim kuasa hukum dalam kepengurusan GRIB Jaya DPC Kota Pekanbaru.
Mirwansyah menilai persoalan tersebut cukup ironis apabila pihak yang sebelumnya telah beberapa kali tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan di pengadilan, namun kembali membawa persoalan serupa.
“Ironis melihat seseorang yang sudah berkali-kali jelas kalah, bahkan yang terakhir putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru menyatakan NO (niet ontvankelijke verklaard), namun persoalan seperti ini terus diulang,” ujar Mirwansyah.
Menurutnya, hak setiap warga negara untuk mengajukan gugatan tentu harus dihormati. Namun, hak tersebut juga harus dijalankan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta, bukan dijadikan sarana untuk terus-menerus membangun persepsi negatif terhadap seseorang maupun organisasi.
Mirwansyah juga menegaskan kesiapannya untuk mengawal perkara tersebut hingga proses hukum selesai.
