“Pandangan negatif masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi di BUMN harus segera dipulihkan. Jika tidak, pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik,” tegasnya.
Menurut dia, Wakil Menteri BUMN sebagai pejabat publik harus betul-betul bisa dipercaya dan punya kewajiban mengawasi dan mengelola aset negara (perusahaan BUMN) untuk kepentingan publik.
“Menjadi pejabat publik (Wakil Menteri BUMN) adalah orang yang dipercaya untuk pengawasan internal aset negara, bukan diolah untuk kepentingan kelompok atau pribadi,” sergahnya kemudian.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN menaungi sebanyak 142 perusahaan milik negara. Untuk itu, Menteri BUMN Erick Thohir membutuhkan tiga orang di posisi calon Wakil Menteri BUMN guna membantu tugasnya mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN. Sementara, ARJ mengusulkan Haidar Alwi sebagai salah satu calon wakil Menteri BUMN. (Red).
