DPRD juga menyoroti pentingnya memperhatikan utang-utang dalam skala kecil, seperti pembayaran kepada pelaku UMKM lokal, penyedia alat tulis kantor, hingga jasa kebersihan dan keamanan yang selama ini luput dari perhatian namun tetap terdampak.
Sementara itu, Walikota Agung Nugroho menyatakan bahwa penyelesaian utang merupakan bagian dari langkah penyehatan fiskal yang tengah dijalankan Pemko. Ia menyebut bahwa Pemko akan tetap menjaga keseimbangan anggaran agar pembayaran utang tidak mengorbankan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
“Kami sangat berkomitmen untuk melunasi seluruh utang tunda bayar sesuai aturan. Tapi kami juga memastikan pelaksanaan program prioritas tetap berjalan. Proses ini tentu akan kami kawal ketat agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujar Agung dalam keterangan terpisah.
Sejumlah rekanan dan pelaku usaha yang menjadi kreditur Pemko juga menyuarakan kekhawatiran atas lambannya realisasi pembayaran. Mereka mengaku mengalami kesulitan arus kas dan bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ketidakpastian tersebut.
Dengan target pelunasan yang belum memiliki tenggat waktu jelas, publik kini menanti langkah konkret dari Pemko. Diharapkan, setelah utang ini terselesaikan, kondisi keuangan daerah akan lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.**(SHI GROUP)
Redaksi Liputan Ekonomi & Pemerintahan – 2025
