PEKANBARU — Ketua Umum Perhimpunan Media Massa Nusantara (PMN), S Hondro, menyerukan kepada pemerintah untuk menangani dugaan permainan dana bantuan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hondro menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut, terutama karena berpotensi merusak reputasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi terkemuka di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Hondro menyoroti keluhan terhadap pengurus PWI yang diduga melakukan pemotongan anggaran bantuan.
Sebagai pemimpin media yang memiliki beberapa perusahaan media, Hondro menyampaikan keprihatinan atas kemungkinan terjadinya praktik yang merugikan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut.
“Sangat disayangkan jika isu dugaan permainan atau pemotongan dana bantuan berhembus dari internal PWI pusat, organisasi yang seharusnya menjadi teladan bagi media di Indonesia,” ujar Hondro.
Lebih lanjut, Hondro menekankan pentingnya penyelesaian cepat dan audit menyeluruh terhadap dugaan permainan dana tersebut. Dengan harapan agar berita yang berasal dari Dewan Kehormatan PWI pusat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan tersebut.
Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo, menegaskan bahwa bantuan harus diterima secara utuh oleh organisasi tanpa adanya pemotongan atau penyimpangan.
