4. Menuntut pengembalian seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas negara/daerah yang telah diterima selama masa ketidakaktifan, agar dikembalikan ke kas negara/daerah.
5. Menuntut Badan Kehormatan DPRD untuk segera melakukan investigasi resmi dan menjatuhkan sanksi etik serta administratif terhadap Saudara E.C.
6. Menolak keras kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang dianggap tidak bermoral, tidak pantas, dan menyakiti hati rakyat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Aliansi menegaskan bahwa DPRD dan PKB harus segera mengambil tindakan nyata. Jika tidak, aliansi siap menggalang aksi lebih besar untuk mengguncang gedung dewan hingga aspirasi rakyat benar-benar didengar.
“Cukup sudah rakyat dibodohi. DPRD jangan hanya jadi tempat mencari gaji dan fasilitas, tapi harus benar-benar bekerja untuk rakyat. Kalau tidak mampu, silakan mundur!” tutup pernyataan tegas aliansi.***(Tim/Red)
