Melakukan perbaikan sistem pengadaan agar praktik serupa tidak terulang.
Temuan BPK ini seharusnya menjadi cermin bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek di lingkungan Pemkot Palembang. Perbuatan markup dan manipulasi data personel bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat.
Oknum-oknum yang bermain dalam proyek ini harus sadar bahwa setiap rupiah yang mereka salahgunakan adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan jadikan jabatan dan kewenangan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.
Kami mengingatkan dengan tegas, hentikan praktik curang, kembalikan kerugian negara, dan bertanggung jawablah sesuai hukum yang berlaku. Integritas adalah harga mati, dan kejujuran adalah pondasi utama dalam pelayanan publik.***(SHI GROUP)
(Tim/Red)
