Dalam kesempatan tersebut, Ismadi turut memberikan pemahaman mengenai Pasal 276 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur larangan memberikan barang kepada atau menerima barang dari narapidana tanpa izin pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Melalui penandatanganan komitmen dan penguatan arahan tersebut, seluruh petugas diharapkan semakin memahami batasan kewenangan, meningkatkan kewaspadaan, serta berani menolak segala bentuk ajakan maupun praktik penyimpangan. Komitmen ini menjadi langkah nyata dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan petugas dalam tindak pidana.
Red / Seprinaldi






