2. Menolak segala upaya pengalihan isu yang menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai penyebab utama defisit anggaran daerah,karena program tersebut merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas usmber daya manusia,
3.mendesak pemerintah provinsi riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran APBD Riau,
4. Meminta pemerintah daerah melakukan penghematan terhadap belanja yang tidak prioritas,
5. Mendorong dilakukannya audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah,6. Meminta DPRD Riau menjalan fungsi pengawasan secara maksimal.
Setelah membacakan pernyataan sikap, dan diterima oleh asisten II pemprov riau, akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dan dikawal oleh aparat kepolisian.
Red/Feri Tanjung
