Pertanyaan mengenai integritas proses administrasi tersebut semestinya menjadi perhatian sebelum publik menerima narasi keberhasilan sebuah kemitraan. Sebab, kualitas pelaksanaan suatu program tidak dapat dipisahkan dari kualitas proses yang melahirkannya.
Tata kelola yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan setelah izin diterbitkan, tetapi juga dari ketelitian, konsistensi, dan akuntabilitas proses verifikasi administrasi dan teknis yang mendasarinya.
Di sisi lain, publik juga berhak mengetahui apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kemitraan tersebut benar-benar diterima masyarakat secara adil dan proporsional.
Sejauh mana mekanisme pembagian manfaat dibuka kepada anggota kelompok?
Apakah masyarakat mengetahui nilai ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan kawasan?
Apakah seluruh proses tersebut berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan?
Tanpa keterbukaan mengenai aspek-aspek tersebut, sulit bagi publik untuk menilai apakah tujuan utama Perhutanan Sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, benar-benar telah tercapai.
Demikian pula dengan tujuan penyelesaian konflik,Perhutanan Sosial dirancang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kepastian akses kelola masyarakat dan mengurangi konflik tenurial,Namun keberhasilan tersebut tidak dapat diukur hanya dari adanya kemitraan formal.
Yang jauh lebih penting adalah apakah kemitraan tersebut mampu membangun hubungan yang setara, memperkuat posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mencegah munculnya persoalan-persoalan baru di tingkat lokal.
Hal yang tidak kalah penting adalah aspek keberlanjutan ekologis. Klaim keberhasilan agroforestri tidak boleh berhenti pada aktivitas penanaman atau pelaksanaan program pendampingan.
Keberhasilan harus dibuktikan melalui kondisi hutan yang semakin baik, tata kelola gambut yang semakin hati-hati, serta perlindungan fungsi ekologis kawasan yang benar-benar meningkat.
Terlebih ketika lokasi kemitraan berada pada bentang ekosistem gambut yang memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir, penyimpanan karbon, dan pencegahan kebakaran hutan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak narasi keberhasilan. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa setiap kemitraan yang mengatasnamakan Perhutanan Sosial benar-benar dibangun di atas proses yang transparan, administrasi yang akuntabel, verifikasi teknis yang kredibel, serta pengelolaan kawasan yang berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sebab keberhasilan sebuah program tidak ditentukan oleh seberapa sering ia dipublikasikan, melainkan oleh seberapa kuat fondasi tata kelola yang menopangnya dan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta hutan yang menjadi ruang hidup bersama.(adr)
