Sementara itu, Rangga, SH, aktivis pemantau Riau, menilai momentum seleksi direksi harus menjadi ajang bersih-bersih dari kepentingan politik praktis maupun praktik tidak sehat lainnya.
“BUMD tidak boleh lagi dijadikan tempat bagi-bagi kekuasaan atau balas jasa politik. Harus diisi oleh profesional yang mampu bekerja, bukan sekadar ‘titipan’. Riau membutuhkan lompatan besar dalam pembangunan, dan itu harus dimulai dari pembenahan sektor strategis seperti BUMD, termasuk PT SPR dan PT PER yang juga tengah mengalami perombakan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan akuntabel, sehingga mampu melahirkan pemimpin perusahaan daerah yang membawa perubahan nyata.
“Kami berharap proses seleksi ini berjalan transparan dan bebas intervensi. Publik harus bisa melihat bahwa ini adalah proses yang bersih dan profesional. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya bersama berbagai elemen masyarakat siap mengawal jalannya proses seleksi tersebut agar tetap berada pada koridor yang benar.
“Kami yang tergabung dari berbagai elemen akan terus mengawal dan mengawasi proses ini. Kami ingin memastikan BUMD di Riau benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban APBD Provinsi Riau,” tutupnya.***(SHI GROUP)
