LiputanToday.com – Pelalawan | Pemkab Pelalawan menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Pelalawan, Jumat (15/8).
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M., Wakil Bupati H. Husni Tamrin, S.H., M.H., serta Ketua DPRD H. Syahrizal, S.E. bersama jajaran anggota DPRD. Dari total 40 anggota dewan, sebanyak 30 orang hadir mengikuti rapat paripurna yang berlangsung khidmat dan tertib.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menjelaskan bahwa perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 semester I dan triwulan III. Evaluasi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja daerah untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif serta sesuai kondisi aktual daerah.
“Perubahan APBD dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap realisasi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja yang berkembang di lapangan. Tujuannya agar anggaran yang kita kelola benar-benar tepat sasaran, efisien, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan,” jelas Bupati Zukri di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Ia menambahkan, perubahan ini juga sekaligus untuk menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya, angka SiLPA dalam APBD Murni 2025 masih bersifat estimasi, sehingga perlu disesuaikan dengan hasil audit riil untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas fiskal daerah.
Berdasarkan paparan yang disampaikan, total Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 1.910.825.867.000,00, menurun Rp 87.858.585.902,00 dibandingkan APBD Murni yang sebelumnya mencapai Rp 1.998.684.452.902,00.
Adapun perincian perubahan anggaran adalah sebagai berikut:
Belanja Operasi sebesar Rp 1.440.581.373.566,00, turun Rp 26,58 miliar.Belanja Modal sebesar Rp 201.192.191.730,00, turun Rp 66,40 miliar.
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1,5 miliar, turun Rp 18,5 miliar dari sebelumnya.
Belanja Transfer meningkat menjadi Rp 267.552.301.704,00, naik Rp 23,62 miliar.
