– Menurunkan Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
– Indikasi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
Maka dari itu HPPMI UMI menuntut dan mendesak.
– Memperlihatkan persetujuan SK Mendagri atas Mutasi yang di keluarkan Bupati Maros pada Senin, 3 Februari 2020.
– Mendesak Bawaslu Kabupaten Maros untuk melakukan tindakan selaku Badan Pengawas Pemilu.
– Mendesak DPRD Kabulaten Maros untuk memberi teguran kepada Bupati Maros selaku tugas serta fungsi pengawasan. (Red/Rio).
