Rosyid juga menuturkan selain itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu perekonomian para pelaku usaha sembako, seharusnya di pikirkan ada solusi untuk agen dan toko sembako, yang sepi pembeli karena adanya pembagian bansos paket sembako.
“Ada solusi juga yang harusnya diberikan kemensos, terhadap pelaku usaha sembako yang terdampak dari banyaknya sembako Bansos yang dibagikan ke masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya bisa di ajak berpartisipasi menyiapkan satuan jenis bahan pokok atau paket sembako Kemensos, di ajak saja agen dan toko-toko sembako secara merata di wilayah yang terdampak covid 19, yang mendapatkan paket sembako dari kementerian sosial atau Presiden RI, jadi terasa di berdayakan agen dan toko-toko sembako yang berakibat akan ada pemberdayaan masyarakat banyak yang packing kemas satuan jenis bahan pokok dan paket sembako di rumah-rumah, itu bisa dikondisikan pengawasannya dari pihak kelurahan atau desa bersama RW dan RT, jadi semua agen, toko-toko sembako bersama masyarakat sekitar bisa diberdayakan punya penghasilan, jadi bisa kendalikan ekonomi saat kondisi sekarang kan lagi susahnya cari duit, di masa pandemi covid 19” tegasnya.
Lebih lanjut rosyid juga menuturkan jika dirinya bersama Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Rumah Ekonomi Rakyat (Rekor), mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang menggandeng KPK untuk mengawasi penyaluran sembako dan dana Bansos. Sebab bukan tidak mungkin ada oknum yang menyalahgunakan anggaran bansos dari kementerian sosial.
“KPK juga harus gerak cepat kalau memang ditemukan adanya penyelewengan terhadap anggaran Bansos dari kementerian sosial, agar sesuai sampainya tepat sasaran dan sesuai nominal uangnya yang di anggarkan dari kementerian sosial baik berupa dana atau sembako bansos, maka pelakunya harus segera ditangkap,” tutupnya.
