, ,

Erick Thohir Tunjuk Wakapolri Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19

LiputanToday.Com (JAKARTA) – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono untuk menjadi Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).

Gatot diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, saat konferensi pers bersama di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2020).

“Terima kasih Bapak Wakapolri, yang merupakan juga Wakil Ketua II Tim Pelaksana daripada Komite Pencegahan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional,” kata Erick.

Menurut Erick, tim pelaksana tidak akan sukses tanpa dukungan TNI-Polri. Maka dari itu, ia mengunjungi Mabes Polri untuk memastikan sinergitas.

Selain itu, Erick juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, penanganan Covid-19 juga tidak akan sukses apabila masyarakat tidak patuh menerapkan protokol kesehatan.

Maka dari itu, sosialisasi protokol kesehatan oleh aparat keamanan dinilai penting. Kegiatan tersebut akan difokuskan di 83.000 kelurahan dan desa.

“Karena itulah peningkatan kedisiplinan, peningkatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh TNI-Polri menjadi hal yang sangat signifikan dan sangat penting, dalam arti supaya masyarakat bisa membantu daripada sukses penanganan Covid-19 ini,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri mengatakan bahwa penunjukan tersebut merupakan tanggungjawab yang besar. Namun, dia mengaku sudah siap untuk membantu pemerintah guna memotong rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19 agar sektor kesehatan bisa kembali pulih dan perekonomian Indonesia bangkit.

“Ini tidak hanya dikerjakan oleh Polri tetapi juga bersama TNI dan Pemerintah. Kami akan pakai langkah persuasi sampai penegakan hukum,” ujar Wakapolri.

Wakapolri juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memerintahkan seluruh anggota Polri untuk lebih serius lagi memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Tidak ada yang main-main. Tidak ada kata jenuh untuk Polisi. Ini kegiatan kemanusiaan, laksanakan tugas dengan serius,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana I Komite PCPEN.

Anggota PCPEN lain yang telah ditunjuk oleh Erick Thohir adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Deputi BPKP Selamat Simanullang, Dirjen Kominfo Ismail MT dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa. (Monti).

,

Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

LiputanToday.Com (Jakarta) – Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan bahwa Kasus Dugaan Penghapusan Red Notice Buronan Djoko Tjandra telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Setelah melaksanakan kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2020).

Argo mengatakan, Bahwa penyidik telah memeriksa sekitar 15 saksi terkait perkara tersebut. Selain itu, Mabes Polri juga telah menggandeng PPATK untuk mengetahui dugaan aliran dana.

“Jadi konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan adalah dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Sugiarto Tjandra sekitar bulan Mei 2020 sampai Juni 2020,” jelas dia.

Namun Argo belum mau merinci pihak mana saja yang terlibat dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Lanjut dia, pihak yang diduga terlibat akan dijerat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 KUHP. “Tentunya ditahap penyidikan ini adalah serangkaian penyidik untuk mencari pelakunya,” tukas dia. (Monti).

, ,

Penangkapan Djoko Tjandra Dilakukan Polisi Malaysia Diserah Terima di atas Pesawat ke Polri

LiputanToday.Com (Jakarta) – Kadiv Humas Polri Irjen. Argo Yuwono menyampaikan Penangkapan Terpidana Kasus Hak Tagih Bank Bali Djoko Tjandra dilakukan dengan cara serah terima di atas pesawat antara Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Prosesnya namanya serah terima. Begitu Djoko Tjandra ditangkap Polisi Diraja Malaysia kemudian melakukan serah terima dengan polisi Indonesia di atas pesawat,” kata Irjen Argo Yuwono dalam keteranganya, Sabtu (01/08/2020).

Menurutnya, sebelum proses Penangkapan, Kapolri Jenderal Idham Azis mengirimkan surat resmi kepada Kapolmal pada 23 Juli 2020. Setelah Polisi Diraja Malaysia melakukan penangkapan fisik terhadap Djoko Tjandra, barulah diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk dibawa pulang ke Indonesia. “Setelah itu ditindaklanjuti kepada kepolisian Diraja Malaysia untuk meminta penangkapan kepada yang bersangkutan,” tandas Argo.

Sebelumnya Kabreskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut penangkapan Djoko Tjandra untuk menjawab keraguan publik terhadap kinerja Kepolisian.

“Djoko Tjandra sudah berhasil kita amankan. Tentunya ini menjawab keraguan publik selama ini, apakah Polri bisa menangkap, dan hari ini kita menunjukkan komitmen kita bahwa Djoko Tjandra bisa kita tangkap,” kata Listyo Sigit Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7).

Djoko langsung dibawa ke Indonesia menggunakan pesawat carter dan tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar Pukul 22.42 WIB. Saat ini, Djoko Tjandra telah resmi menjadi warga binaan dan ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Berdasarkan foto yang beredar, Djoko Tjandra yang menggenakan kemeja warna merah bercelana panjang hitam dikawal oleh enam orang personel bareskrim Polri. Djoko Tjandra ditempatkan di sel nomor satu.

Penempatan Djoko Tjandra di Rutan Salemba cabang Mabes Polri ini hanya sementara untuk kepentingan penyelidikan. Jika telah selesai, Bareskrim Polri akan kembali menyerahkan kepada Karutan Salemba untuk menempatkan Djoko Tjandra sesuai dengan kebijakan Kepala Rutan Salemba. (Red).

, ,

Semester Satu 2020, Berikut Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara 79 Triliun

LiputanToday.Com (Jakarta) – Selama satu semester kerja sejak Januari/Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dibawah komando Firli Bahuri ternyata sudah banyak hal prestasi yang ditorehkan, Sehingga harapannya publik luas seyogianya mengetahui torehan prestasi dimaksud.

“Penyampaian capaian-capaian hasil kerja KPK selama satu semester ini tidak dimaksudkan untuk show off, tapi hanya sebatas menginformasikan apa-apa saja capaian kinerja, bahwa selama ini kami bekerja dan bekerja,” terang Firli, Senin (27/07/2020).

Adapun rincian kinerja KPK selama Januari/Juni 2020, KPK telah menangani perkara korupsi sebagai berikut;

Perkara penyidikan sebanyak 160 perkara. Pemeriksaan saksi sebanyak 3.512 orang. Pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang.

KPK juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan pelaku korupsi 61 orang, Tersangka yang belum ditahan 24 orang.

Adapun perkara yang telah diselesaikan oleh KPK sebanyak 99 perkara, Terdiri dari 82 perkara sudah incracht dan 17 perkara masih dalam proses penuntutan.

Selain itu, lembaga antirasuah itu juga melakukan penggeledahan sebanyak 25 kali dan penyitaan sebanyak 201 kali.

“Untuk bidang pencegahan dengan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK telah menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 79 triliun,” terang Firli.

Dengan rincian sebagai berikut: Pajak Daerah per 30 Juni 2019 total Rp 80,6 triliun per 30 Juni 2020 turun 12% menjadi Rp 70,8 triliun. Ini karena ekonomi terutama hotel restoran lesu.

Penerbitan sertifikat untuk program sertifikasi tanah pemda total 6.147 persil seluas 18 juta meter persegi nilai Rp 3,8 triliun, Pemulihan asset per Juni 2020 dari pihak ke 3 total seluruh pemda se Indonesia 479 bidang senilai Rp 762 miliar.

Fasum Dan Fasos yang diserahkan ke pemda se Indonesia, umumnya kota saja 367 bidang senilai Rp 1,1 triliun. Piutang pemda se-Indonesia yang berhasil ditagihkan dengan kerjasama Kejati/Kejari sebesar Rp 4.2 triliun.

“KPK juga selalu membuka diri atas peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat antikorupsi, aparat penegak hukum (polri,kejaksaan, lembaga peradilan) dan unsur lembaga pemerintahan, untuk bersama-sama bersinergi, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi” pungkas jenderal polisi bintang tiga ini. (red).

, ,

Danpuspom TNI Serahkan Berkas Perkara Pembunuhan Anggota TNI dan Pengrusakan di Hotel Mercure

LiputanToday.Com (Jakarta) – Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Danpuspom TNI) Mayjen TNI Eddy Rate Muis, S.H., M.H. menyerahkan langsung Berkas Penyidikan, Barang Bukti dan Tersangka kasus Pembunuhan Anggota TNI dan Pengrusakan di Hotel Mercure kepada Kepala Oditur Militer (Kaotmil) II, Kolonel Sus Faryatno Situmorang, S.H., M.Si. di Pengadilan Militer Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Seperti yang diketahui bersama bahwa telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Letda Mar RW terhadap Serda Romawi Hadi Saputra Babinsa Pekojan Koramil Tambora Kodim Jakarta Barat pada tanggal 22 Juni 2020 dini hari disaat korban sedang melaksanakan tugas Negara dalam rangka pengamanan di lokasi karantina Covid-19 WNI repatriasi yang pulang ke Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Puspom TNI mengatakan bahwa pemberkasan penyidikan yang dilakukan oleh Puspomad dan Puspomal dalam kasus pembunuhan terhadap Serda RHS, Babinsa Pekojan Tambora Kodim Jakarta Barat dan pengrusakan fasilitas pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure 22 Juni 2020 lalu telah selesai. Saat ini berkas penyidikan, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada Otmil untuk proses hukum selanjutnya.

Dalam berkas yang diserahkan tercacat selain Letda Mar RW pelaku tunggal pembunuhan, juga ada dua prajurit TNI lainnya yang terkait dalam kasus tersebut yaitu Sertu H yang memegang pistol untuk merusak dan menakut-nakuti unsur pengamanan dilokasi dan Koptu S yang menyimpan senjata tajam jenis Badik yang digunakan oleh Letda Mar RW untuk menusuk Serda RHS.

Mayjen TNI Eddy Rate Muis, S.H., M.H. menjelaskan bahwa Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan baik Darat maupun Laut telah memerintahkan kepada Penyidik Pom Angkatan serta Puspom TNI untuk mengungkap fakta yuridis sesuai kejadian yang sebenar-benarnya. Hasil penyidikan ini yang diserahkan ke Oditur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan itu Danpuspom TNI mengucapkan terimakasih kepada Polda Metro Jaya yang telah bersama-sama dengan Tim Pom TNI membantu menyidik dan mengungkap kasus ini. Selain pelakunya oknum prajurit TNI, kasus ini juga melibatkan 6 orang warga sipil yang saat ini menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Barat.

Lanjut, Danpuspom TNI mengatakan Proses penegakkan hukum di lingkungan TNI dilaksanakan secara transparan, obyektif, profesional dan proporsional. Untuk itu kepada publik termasuk wartawan dapat mengikuti proses persidangan. (Puspen TNI/red).

Editor : Hanafi.

,

Larangan Plastik di Jakarta, Komite Pedagang Pasar Bagikan Kantong Berbahan Singkong, Rosyid; Kami Akan Produksi dan Jual

LiputanToday.Com (Jakarta) – Larangan penggunaan Kantong Plastik sekali pakai mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1 Juli 2020. Pada hari kedua penerapan aturan tersebut, pedagang pasar tradisional mulai beralih menggunakan kantong berbahan nabati.

Di mulai dari Pasar Kalimalang, Cakung Barat, Jakarta Timur. Para pedagang Pasar Kalimalang Cakung Barat mulai beralih menggunakan kantong berbahan nabati sekali pakai. Kantong berbahan nabati menjadi alternatif lantaran tidak mencemari lingkungan dan mudah mengurai di dalam air.

“Jadi saat ini masih tahap sosialisasi penggunaan kantong berbahan nabati, namun sudah banyak yang menggunakannya di sini. Komite Pedagang Pasar (KPP) selain melakukan sosialisasi pelarangan kantong berbahan plastik dan kami bagikan kantong yang terbuat dari singkong, agar merata di pasar tradisional mulai beralih ke kantong berbahan nabati, termasuk kepada para pembeli di pasar pasar tradisional” ujar Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad.

Komite Pedagang Pasar (KPP) juga mengambil kantong plastik yang masih digunakan oleh para pedagang dan menggantinya dengan kantong berbahan nabati, dalam waktu dekat Komite Pedagang Pasar (KPP) akan produksi dan menjual kantong belanja dari singkong, dengan pendistribusian penjualannya langsung ke pasar-pasar tradisional.

Selain para pedagang, pihaknya juga mengimbau kepada konsumen untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Sehingga baik konsumen maupun pedagang tidak ada yang direpotkan.

“Kami akan produksi dan menjual kantong berbahan singkong yang mudah terurai dan ramah lingkung, kami juga menyarankan agar konsumen membawa kantong belanjanya sendiri, ini juga untuk memudahkan pedagang. Jadi saling membantu antara pedagang dan konsumen, sama sama menjaga lingkungan,” tegasnya.

Menurut salah satu pedagang, kantong berbahan nabati dinilai lebih bagus ketimbang kantong berbahan plastik. “Ini (Kantong Berbahan Nabati) lebih bagus ya, lebih tebal juga. Sebelumnya saya tidak tahu ada pelarangan kantong plastik. Tapi ini (Kantong berbahan nabati) sudah jadi solusi,” ujar Khoirul, salah satu pedagang di Pasar Kalimalang Cakung Barat.

Kantong berbahan nabati selain lebih ramah lingkungan dan mudah terurai di dalam air, harganya juga lebih murah ketimbang harga kantong berbahan plastik. Namun kekurangan dari kantong berbahan nabati tidak bisa digunakan untuk membungkus belanjaan yang basah. (red).

,

Advokat Komunitas Peduli BPJS Kesehatan; Pemerintah Baiknya Mendengar Jeritan Hati Rakyat

LiputanToday.Com (Jakarta) – Beberapa waktu yang lalu Presiden RI kembali menerbitkan Perpres terkait iuran BPJS Kesehatan yang baru yaitu Perpres No 64/2020 ditetapkan tanggal 5 Mei 2020 yang mana terkait iuran peserta PBPU dan BP pada BPJS Kesehatan akan disesuaikan kembali kelas 1 menjadi Rp 150.000 dan kelas 2 menjadi Rp 100.000 pada 1 Juli 2020, Sedangkan untuk kelas 3 menjadi Rp 35.000 pada tahun 2021.

Kalangan masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menempuh jalur hukum. Ada beberapa komunitas dan warga Indonesia yang tercatat melakukan uji materiil di Mahkamah Agung. Faisal Wahyudi Wahid Putra satu diantara warga melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melakukan judicial review di Mahkamah Agung atas Perpres No 64/2020 untuk membatalkan Pasal terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Banyaknya kalangan masyarakat terdampak atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut menggugah hati Advokat dari Komunitas Peduli BPJS Kesehatan untuk memberikan beberapa masukan dan harapan yang disampaikan oleh Perwakilannya Johan Imanuel, Demanto Turnip dan Jarot Maryono melalui keterangan pers secara tertulis, Senin (29/6) antara lain:

Pertama, bahwa Perpres Nomor 64/2020 saat ini sedang di uji materiil oleh beberapa warga dan Komunitas ke Mahkamah Agung khususnya menguji Pasal 34 mengenai Penyesuaian Iuran maka kami mengharapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih melakukan prioritas mendahulukan pemeriksaan terhadap Perkara-perkara terkait pengujian Perpres Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan karena publik sangat menanti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan Putusan MA tersebut.

Kedua, Bagi Para Pemohon atau Termohon dalam Uji Materiil Perpres No 64 / 2020 diharapkan bisa menerima dengan baik Putusan MA nantinya. Sehingga kedepan nya diharapkan apapun Putusan MA bagi Para Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan Putusan dengan bijak.

Ketiga, demi kepentingan publik maka Pemerintah tidak salahnya mengikuti enam rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hal: Rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanggal 30 Maret 2020 ataupun menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara akibat fraud atau kecurangan klaim dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti yang ditemukan oleh penyidik Kejaksaan dalam lingkup Kejaksaan Agung di beberapa daerah.

Salah satu Advokat muda dari Komunitas Peduli BPJS Kesehatan yang terlihat smart dan energik Dermanto Turnip SH MH, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyampaikan: “Baiknya pemerintah mendengar Jeritan Hati Rakyat dan akan Sangat Arif dan Bijaksana jika Pemerintah Menunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan masukan kami tersebut” terangnya mengakhiri.

Khalayak ramai menaruh harapan besar untuk dilakukan penundaan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan terlebih wabah covid 19 belum tahu sampai kapan berakhir.

, ,

Terungkap !! Ini Penyebab Warga Ambil Paksa Jenazah Pasien COVID-19 dan Tolak Rapid Test

LiputanToday.Com (Jakarta) – Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, mewakili Kapolri mengikuti rapat koordinasi virtual pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional dari Ruang Rapat Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/06/2020).

Rapat yang dipimpin Kepala BNPB sekaligus Kepala Gugus Tugas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, ini beragendakan: kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19; isu masyarakat dibayar oleh rumah sakit untuk mengaku pasien COVID-19; penolakan masyarakat atas Rapid Test dan peningkatan kasus positif di beberapa daerah.

Terkait penindakan hukum kepada masyarakat yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19, Kabaharkam Polri menerangkan, sudah ada empat laporan kepolisian (LP) dan 10 tersangka sudah ditangkap. “Dari para pelaku yang sudah dilakukan pengkapan, ada beberapa tersangka reaktif COVID-19,” ungkap Agus Andrianto.

Sedangkan untuk kasus ujaran kebencian dan berita bohong, pihak kepolisian telah menangani sebanyak 107 kasus dengan 107 tersangka.

Selain melakukan penegakan hukum, Kabaharkam Polri menjelaskan, Kapolri juga telah memerintahkan jajarannya agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasien yang meninggal dunia apakah positif COVID-19 atau negatif sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.

Adapun untuk pelaksanaan Rapid Test, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memrioritaskan kepada masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan pasien COVID-19 sehingga tidak menimbulkan penolakan.

“Untuk usia rentan diprioritaskan melakukan pemeriksaan Swab Test,” imbuh Agus Andrianto.

Sementara itu Wakil Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana, menjelaskan adanya kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Bekasi, Makassar, dan Surabaya salah satunya dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, masyarakat ada yang menolak keluarganya dimakamkan dengan prosedur COVID-19, terutama untuk pasien yang hasil tes swab-nya negatif atau bahkan belum dilakukan tes sama sekali.

“Ada beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa terkena COVID-19 adalah aib apabila positif,” kata Teddy Lhaksmana.

Hal itu kemudian diperparah dengan adanya isu beberapa rumah sakit mengambil keuntungan yang tidak wajar dari jenazah yang dimakamkan secara prosedur COVID-19. Isu lainnya adalah rumah sakit membayar orang untuk mengaku pasien COVID-19.

“Adanya isu masyarakat dibayar untuk mengakui pasien COVID-19 merupakan isu yang tidak benar,” tegas Teddy Lhaksmana.

Sementara itu, terkait adanya penolakan Rapid Test, Waka BIN menjelaskan karena adanya surat edaran yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berisikan imbauan kepada seluruh MUI dan ulama se-Indonesia agar tidak melakukan Rapid Test karena merupakan modus operasi negara komunis China. “Dan MUI sudah mengklarifikasi bahwa surat edaran itu tidak benar,” ungkap Teddy Lhaksmana.

“Dari beberapa isu yang beredar di masyarakat tersebut tujuan utama adalah untuk memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga medis,” tambahnya.

Oleh karena itu, BIN menyarankan Gugus Tugas untuk tetap memberikan sosialisai dan edukasi dan mengcounter isu-isu negatif yang beredar serta melakukan proses hukum yang tegas dan terukur terhadap penyebar berita bohong atau hoaks.

Rakor tersebut juga diikuti oleh Menko Polhukam, Menkes, Jaksa Agung, Kasum TNI, para Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, para Koordinator Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta Koordinator Sub Bidang Gakkum dan anggota. (Kabaharkam Polri/red).

, ,

Solidaritas Alumni AKABRI 89 Distribusikan 22.550 Paket Sembako ke Masyarakat Terdampak COVID-19

LiputanToday.Com (Jakarta) – Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI, sekarang dipisah menjadi Akmil dan Akpol) angkatan tahun 1989 menggelar bakti sosial Pengabdian TNI-Polri AKABRI 89 dengan tema “Hidup Produktif dan Aman COVID-19”.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendistribusian 22.550 paket Sembako, yang merupakan hasil sumbangan alumni AKABRI 89 dari seluruh Indonesia, untuk masyarakat terdampak COVID-19. Paket Sembako ini akan disalurkan ke 18 wilayah di Jakarta (Pusat, Barat, Selatan, Utara, dan Timur), Bekasi (Kota dan Kabupaten), Depok, Tangerang (Kota, Selatan, dan Kabupaten), Bogor (Kota dan Kabupaten), Kepulauan Seribu, Cianjur, Subang, Purwakarta, dan Serang.

Adapun sasaran pendistribusian adalah masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19, marbot masjid, panti jompo, panti asuhan, pesantren, yatim piatu, ojek online dan pangkalan, kaum sisabilitas, Manusia Gerobak, masyarakat yang tidak bisa mudik, purnawirawan/warakawuri TNI-Polri, dan tenaga medis.

“Kami menjalankan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Semoga pendistribusian sembako alumni AKABRI angkatan 89 dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Mayjen TNI Rudianto, selaku Ketua Alumni AKABRI 89 atau yang biasa disebut juga Altar 89.

Pernyataan tersebut disampaikan Mayjen TNI Rudianto usai memimpin pelaksanaan Apel Baksos Alumni AKABRI 89 di Lapangan Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2010, sebagai tanda awal dimulainya pendistribusian paket Sembako.

Hadir dalam apel tersebut alumni AKABRI 89 dari empat matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Polri, di antaranya Mayjen TNI Eko Margiono (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Heri Wiranto (Aspers Kasad), Mayjen TNI Suharyanto (Sesmil Pres), Laksamana Muda TNI TSNB Hutabarat (Deputi Bidang Opslat Bakamla RI), Marsekal Muda TNI Andyawan Martono Putra (Asrena Kasau), Komjen Pol Agus Andrianto (Kabaharkam Polri), dan Irjen Pol risyapudin Nursin (Kakorbinmas Baharkam Polri/red).

, ,

Panglima TNI Resmikan Markas Komando Koopssus TNI

LiputanToday.Com (Jakarta Timur) – Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. meresmikan Gedung Markas Komando Koopssus TNI yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, bertempat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/6/2020).

Panglima TNI menyampaikan bahwa Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) dibentuk karena TNI melihat ancaman yang semakin kompleks membutuhkan satuan yang memiliki interoperabilitas tinggi dan kemampuan Tri Matra (AD, AL, AU).

Koopssus TNI membawahi operasi menggunakan tiga matra, namun dalam operasinya sesuai dengan tugas masing-masing matra termasuk dalam mengatasi aksi terorisme. Sejak awal dibentuk satuan Koopssus TNI sudah menunjukkan kiprahnya dalam menangani Covid-19 diantaranya mengawal dan mengamankan penjemputan WNI dari Wuhan-China kembali ke Indonesia.

Di era digital dan otomasi saat ini, Koopssus TNI harus berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi untuk digerakan kapan pun dan kemana pun serta dapat beradaptasi dengan konsep-konsep baru dengan memanfaatkan domain baru dalam peperangan modern. Penguasaan terhadap teknologi informasi, siber, internet dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia maya menjadi kekuatan pengganda dalam tugas operasi.

Sebagai satuan baru, Koopsus TNI harus membangun sistem yang efektif dan modern. Dengan menggabungkan kekuatan kinetik dan non-kinetik. Koopsus TNI dapat menuntaskan setiap tugas yang diberikan dengan cepat, akurat dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Dengan diresmikannya Gedung Mako Koopssus TNI, harus menjadi pemacu prestasi TNI dalam tugas operasi. Jadikan tempat ini sebagai rumah bagi ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan konsep-konsep operasional serta sebagai kebanggaan bagi siapa saja yang memasukinya, bukan karena kemegahannya, tetapi karena semangat pengabdian yang tinggi kepada negara, jiwa korsa dan patriotisme.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyelesaikan tugasnya membangun Mako Koopsus TNI. Kiranya bangsa dan negara Indonesia akan semakin terjaga sehingga berkontribusi positif pada kemajuan Indonesia sekaligus perdamaian dan kemajuan dunia. (Puspen TNI/red).