Untuk itu pihaknya meminta yang mestinya ditetapkan sebagai Sekda adalah Doren Wakerkwa, karena dialah yang mendapat nilai tinggi bukan orang yang mendapat nilai rendah, menurutnya.
“Ini permainan dari mana. Makanya kami tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda menolak sekda yang ditunjuk. Kami tahu rekam jejaknya. Saat jadi Sekda di Tolikara, dia tinggalkan jabatannya dan menjadi Sekda di Sorong Selatan. Kemudian dia tinggalkan jabatan di Sorong Selatan dan mencalonkan Sekda Papua. Untuk tingkat kabupaten saja tidak bisa apalagi mau urus satu provinsi,” cetusnya.
Deerd Tabuni menandaskan, jika kepentingan politik, jangan dimasukkan ke dalam birokrasi. Sebab akan terjadi diel-diel politik.
Bahkan, pihaknya dengan tegas meminta agar presiden segera meninjau SK pengangkatan sekda, Kepres dan surat tembusannya. Yang mestinya diangkat menjadi sekda adalah sesuai hasil seleksi dengan nilai tertinggi.
Menurut Deert Tabuni, mestinya saat akan diputuskan siapa Sekda Papua, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan gubernur dan wakil gubernur Papua. Bukan ditetapkan sepihak. Pungkas Deert Tabuni, Kordinator Tokoh Papua.(A).
