Ade menegaskan bahwa proses hukum yang ia hadapi tidak akan menghalangi komitmennya dalam menjalankan tugas jurnalistik dan advokasi publik. Untuk memastikan bahwa jalur penanganan sengketa berada pada koridor yang benar, Ade telah mengirimkan surat resmi kepada Dewan Pers untuk meminta perlindungan sebagai jurnalis dan memastikan bahwa setiap sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia juga melayangkan surat laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memastikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang diberitakannya ditindaklanjuti secara serius, sekaligus mencegah penyimpangan proses hukum terhadap dirinya sebagai pelapor.
“Ini bukan hanya soal saya pribadi, tetapi soal bagaimana negara menghargai kerja jurnalistik dan peran media dalam memberantas korupsi. Setiap sengketa pemberitaan harus diselesaikan di Dewan Pers, bukan di ranah pidana,” tegasnya.
Kasus yang menimpa Ade Monchai kembali menunjukkan pentingnya memahami fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis negara dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa setiap sengketa pemberitaan wajib diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan dengan kriminalisasi atau tekanan hukum terhadap jurnalis yang bekerja berdasarkan etika dan fakta.
Di tengah upaya nasional meningkatkan transparansi dan integritas publik, kerja-kerja jurnalistik yang kritis justru seharusnya dihargai, bukan dibungkam. Jurnalis dan media memerlukan ruang aman agar bisa terus menjalankan fungsi pengawasan tanpa rasa takut. Perlindungan terhadap jurnalis bukan hanya kepentingan individu, melainkan syarat utama bagi tegaknya demokrasi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.***(SHI GROUP)
(Tim/Red)
