Dikatakannya, Geoposisi Sulut yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik menempatkan daerah ini lebih dekat dengan negara-negara yang masuk dalam kerja sama ekonomi Asia Tenggara (AFTA) dan Asia Pasific ( APEC). Posisi Sulut relative lebih dekat dengan negara dan kota-kota besar pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pasifik jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya atau Makasar, ujarnya.
Salah satu arah pembangunan yang sedang berjalan yaitu bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Filipina membuka jalur pelayaran Rol on Rol off (Ro-Ro) Davao-General Santos-Bitung, serta mengaktualisasikan upaya realisasi beberapa program prioritas dan proyek strategis nasional, diantaranya yaitu pengembangan Pelabuhan Bitung.
Pada rakor tersebut hadir pula selaku nara sumber yaitu Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Drs. Bastomy Sanap, S.H., MBA., M.Hum. membawakan materi “Peran Bakamla Dalam Upaya Penegakan Hukum di Laut Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia” serta Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi Sulut Raymond Pelupesi menyampaikan materi “Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Laut”.
Sedangkan puluhan peserta yang hadir dalam rakor ini berasal dari KSOP Manado, Pangkalan PSDKP Bitung, Basarnas Manado, Dirpolairud Polda Sulut, Dinas Perhubungan Sulut, HNSI Manado, Binda Sulut, Imigrasi, Bea Cukai Manado, Kejati Sulut, dan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Hadir pula personel Bakamla RI di wilayah Zona Maritime Tengah yaitu dari Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Manado, GS Bitung, SPKKL Kema, Pangkalan Serei, dan KN Singa Laut. Rapat koordinasi ditutup dengan ditandatanganinya komitmen bersama Forum Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut di Sulawesi Utara oleh seluruh peserta yang hadir. (Red/Badarudin/Humas Bakamla RI).
