Karena itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong agar kedepannya rakyat tak lagi menjadi korban, pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama. Sehingga tak ada lagi perdebatan, misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.
“Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian bajir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Namun informasinya belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa kita minimalisir. Tanpa kerjasama pemerintah pusat dan daerah, rakyatlah yang lagi-lagi akan kembali menjadi korban,” pungkas Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan, manusia tak bisa dan tak boleh melawan alam. Karenanya hal lain yang juga sangat penting dilakukan adalah penanaman kesadaran agar kita bisa hidup selaras dengan alam. Mengingat tak hanya Indonesia, seluruh negara dunia kini juga sedang menghadapi ancaman efek perubahan iklim (climate change).
“Musibah datang tak mengenal suku, agama, ras, status sosial dan ekonomi, pejabat, atau rakyat. Musibah datang kita semua susah. Karena itu, sebisa mungkin kita berupaya meminimalisir datangnya musibah. Cuaca ekstrim akibat perubahan iklim bisa kita tanggulangi jika infrastruktur siap, limbah dikelola secara tepat, serta lingkungan yang dijaga. Ingat, kita hanya punya satu bumi, yang seyogyanya harus dirawat secara baik dan benar,” pungkas Bamsoet. (Red/Yacob).
