Senada dengan CBA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono agar membatalkan MoU pengelolaan sistem air minum antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia yang penandatanganannya direstui langsung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Direkur LBH Jakarta, Arif maulana menuturkan, kebijakan yang dilakukan oleh Anies tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Ia menilai Anies telah bertindak inkonsisten atas penghentian swastanisasi air di Jakarta.
“Ironis, Anies Baswedan di ujung masa jabatannya melakukan langkah memalukan dengan menjilat ludah sendiri, ingkar janji padahal sebelumnya Anies menyatakan akan menghentikan swastanisasi air di Jakarta,” Tegasnya dalam laman resmi LBH Jakarta (18/10/2022)
Sebagaimana diketahui, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Bundling tersebut telah dilaksanakan pada Jumat 14 Oktober 2022 di Ruang Pola Balaikota Pemprov DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Anies Baswedan.
PT Moya Indonesia sendiri merupakan Pemenang Lelang Proyek Kerjasama selama 25 tahun ke depan yang telah diumumkan PAM Jaya melalui Surat Nomor 1954/-072.1 tertanggal 10 Oktober 2022 yang tidak lain merupakan Pemrakarsa (inisiator) Proyek Kerjasama sekaligus merupakan perusahaan yang masih terafiliasi dengan Aetra Air Jakarta pengelola/kontraktor eksisting saat ini. (rilis).
