, ,

Semester Satu 2020, Berikut Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara 79 Triliun

LiputanToday.Com (Jakarta) – Selama satu semester kerja sejak Januari/Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dibawah komando Firli Bahuri ternyata sudah banyak hal prestasi yang ditorehkan, Sehingga harapannya publik luas seyogianya mengetahui torehan prestasi dimaksud.

“Penyampaian capaian-capaian hasil kerja KPK selama satu semester ini tidak dimaksudkan untuk show off, tapi hanya sebatas menginformasikan apa-apa saja capaian kinerja, bahwa selama ini kami bekerja dan bekerja,” terang Firli, Senin (27/07/2020).

Adapun rincian kinerja KPK selama Januari/Juni 2020, KPK telah menangani perkara korupsi sebagai berikut;

Perkara penyidikan sebanyak 160 perkara. Pemeriksaan saksi sebanyak 3.512 orang. Pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang.

KPK juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan pelaku korupsi 61 orang, Tersangka yang belum ditahan 24 orang.

Adapun perkara yang telah diselesaikan oleh KPK sebanyak 99 perkara, Terdiri dari 82 perkara sudah incracht dan 17 perkara masih dalam proses penuntutan.

Selain itu, lembaga antirasuah itu juga melakukan penggeledahan sebanyak 25 kali dan penyitaan sebanyak 201 kali.

“Untuk bidang pencegahan dengan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK telah menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 79 triliun,” terang Firli.

Dengan rincian sebagai berikut: Pajak Daerah per 30 Juni 2019 total Rp 80,6 triliun per 30 Juni 2020 turun 12% menjadi Rp 70,8 triliun. Ini karena ekonomi terutama hotel restoran lesu.

Penerbitan sertifikat untuk program sertifikasi tanah pemda total 6.147 persil seluas 18 juta meter persegi nilai Rp 3,8 triliun, Pemulihan asset per Juni 2020 dari pihak ke 3 total seluruh pemda se Indonesia 479 bidang senilai Rp 762 miliar.

Fasum Dan Fasos yang diserahkan ke pemda se Indonesia, umumnya kota saja 367 bidang senilai Rp 1,1 triliun. Piutang pemda se-Indonesia yang berhasil ditagihkan dengan kerjasama Kejati/Kejari sebesar Rp 4.2 triliun.

“KPK juga selalu membuka diri atas peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat antikorupsi, aparat penegak hukum (polri,kejaksaan, lembaga peradilan) dan unsur lembaga pemerintahan, untuk bersama-sama bersinergi, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi” pungkas jenderal polisi bintang tiga ini. (red).

, ,

Pemangkasan Angaran Lembaga Tidak Membuat KPK Menjadi Lemah

LiputanToday.Com (Jakarta) – Terkait pemangkasan anggaran yang telah diputuskan oleh pemerintah kepada sejumlah lembaga termasuk KPK sebesar 63 milar tidak membuat tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi serta memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia menjadi berkurang.

Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk realokasi penanganan COVID-19 dan ini menjadi prioritas utama pemerintah, bahwasanya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi spurema lex esto). ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, Senin (13/04/2020).

Lebih lanjut Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan jika hal tersebut telah ia sampaikan saat mengikuti rapat penanganan COVID-19 dengan MENDAGRI, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP melalui video conference yang dihadiri oleh para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia pada Rabu (8/4/20) pagi Minggu kemarin.

Dalam kesempatan rapat tersebut Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan prinsip dasar pelaksanaan tugas, sebagaimana alinea ke 4 pembukaan UUD RI Tahun 1945 “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia.

Karena sesungguhnya keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi sebagaimana dikatakan oleh filsof cicero dengan kata-katanya yang sangat terkenal “salus populi suprema lex esto.”

Bahwa hak ini juga dikenal dalam doktrin penegak hormati HAM : saving human life is the first priority and our goal. Tutur Ketua KPK Firli Bahuri

Adapun, KPK juga telah memberikan penegasan bahwa “Pimpinan Daerah serta kepala daerah tidak boleh ada rasa ketakutan yang berlebihan sehingga tidak berani melakukan penananganan COVID-19.

Dikatakan ketua KPK Firli Bahuri, sewaktu itu dirinya telah menjelaskan terkait rambu-rambu agar supaya tidak terjadi korupsi sebagaimana surat edaran KPK dengan SE No. 08 tanggal 02 April 2020.

Kiranya kepada para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan korupsi karena ancaman hukuman pidananya adalah PIDANA MATI. Tegas Ketua KPK Firli Bahuri.

Bahwa terkait pemotongan anggaran, sesuai laporan Sekjen KPK kita mengusulkan pemangkasan anggaran dari belanja modal berupa rencana pembangunan gedung fungsional rubbasan KPK yang rencana anggarannya sebesar Rp 50 milyar.

Jadi walaupun anggaran KPK dipangkas, KPK tetap bekerja karena hak keuangan pegawai tidak mengalami pemotongan, tutup ketua KPK Firli Bahuri. (@yfi).

, ,

Ketua KPK; Bersama Tangani Pandemi COVID-19 dengan Anggaran Negara Secara Benar

LiputanToday.com (JAKARTA) – Bupati, Walikota dan perangkat daerah diminta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan anggaran COVID-19.

Hal tersebut dituturkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Penanganan COVID -19 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, melalui Video Conference yang diikuti oleh Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia. Rabu (08/04/20) pukul. 08.00 -10.00 WIB.

Dalam rapat terbatas bersama Mendagri, Ketua BPK, Kepala BPKP dan Kepala LKPP melalui Video Conference di Jakarta tersebut Ketua KPK Firli Bahuri memberikan peringatan tegas terhadap Bupati dan Walikota untuk hati-hati menggunakan Anggaran negara ditengah bencana COVID-19.

Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Sehingga, penggunaan anggaran yang tidak KKN harus dilakukan.

“Hal tersebut merupakan prinsip dasar pelaksanaan tugas yang didasari dari tujuan negara pada alenia ke 4 Pembukaan UUD RI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia,” ujar ketua KPK Firli Bahuri.

Ketua KPK Firli Bahuri juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), saving human life is the fisrt priority and our goal, dikutip dari penyampaian Firli Bahuri dalam Rapat Terbatas Video Conference rabu pagi tersebut.

Komitmen KPK saat ini lebih mengutamakan agenda pencegahan dengan tidak menyampingkan penindakan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Surat Edaran No. 8 Tahun 2020, terutama terkait rambu-rambu agar tidak terjadi korupsi.

“Bahwasanya, melalui SE No 8 Tahun 2020, KPK ingin agar himbauan tersebut dapat menjadi pedoman maupun petunjuk kepada kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran Covid-19,” tuturnya.

Adapun dalam paparannya pada rapat terbatas tersebut ketua KPK Firli Bahuri kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah dan perangkatnya untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi dan tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“KPK berharap pimpinan daerah/kepala daerah tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, sehingga menyebabkan tidak berani mengambil tindakan dalam penananganan Covid -19,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri.(red/yfi)

, ,

KPK Menolak Pandemi COVID-19 dijadikan Dalih Pembebasan Koruptor

LiputanToday.Com (JAKARTA) – Sebagaimana diketahui bahwa Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini membuat setiap negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan berdasarkan situasi dan kondisinya.

Keadaan tersebut juga telah membuat Kementerian Hukum dan Ham menertbitkan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai Dasar hukum pelepasan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Sebanyak 30.000 narapidana akan dibebaskan untuk dapat memutus rantai penularan dan pencegahan terhadap narapidana secara nasional dikarenakan over capasity, yang disinyalir termasuk narapidana kasus korupsi.

Hal tersebut mendapat reaksi beragam dan silang pendapat publik, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat banyak pertanyaan dari berbagai pihak termasuk awak media dan menimbulkan pemberitaan yang beragam di masyarakat, ujar Nurul Ghufron wakil ketua KPK kepada media, Sabtu (04/04/20) di Jakarta.

Lebih lanjut wakil ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan bahwa dirinya bermaksud memberikan klarifikasi dan penegasan dalam beberapa hal, agar tidak terdapat kekeliruan atau bias pemahaman, tegasnya !

Bahwa pertanyaan rekan-rekan media melalui WA, yang intinya bagaimana pendapat Bapak (KPK – red) mengenai wacana Menteri Hukum dan HAM untuk membebaskan sejumlah narapidana termasuk kasus korupsi ?

“Hal itu telah di jawab oleh KPK kepada media, bahwasanya kami memahami kalau Pandemi Covid 19 ini merupakan ancaman bagi kemanusiaan secara global atas dasar nilai kemanusiaan, namun agar tetap perlu dilakukan secara berkeadilan dan memperhtikan tercapainya tujuan pemidanaan,” tuturnya.

Bahwa maksudnya adalah dari sisi kemanusiaan, saya memahami kondisi global bahwa covid 19 mengancam jiwa Napi.

Namun penekanannya adalah pada prasyarat keadilan, karena selama ini kapasitas Lapas faktanya melebih 300%. Pemidanaan kepada NAPI koruptor faktanya tidak sesak, seperti halnya sel Napi Umum. Maka dari sisi keadilan, akan tidak adil kalau ternyata Napi Koruptor diperlakukan yang sama dengan Napi yang telah sesak secara kapasitas selama ini.

Adapun memperhatikan tujuan pemidanaan, maksudnya adalah bahwa alasan pembebasan kepada para Napi tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan Napi di lapas.

Artinya tidak boleh pembebasan tersebut dengan meninggalkan bahkan dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan bagi Napi di lapas. Selain syarat usia dan kerentanan potensi penyakit yang diidap oleh Napi. Imbuhnya.

Adapun perhatian utama dalam pernyataan KPK adalah tentang aspek kemanusiaan serta perwujudan physical distancing di Lapas.

Agar kita tidak melihat penempatan para narapidana di Lapas semata sebagai balas dendam atau pembalasan saja, namun juga tetap memberikan perlindungan pemenuhan hak hidup dan hak kesehatan (HAM) jika terancam akan penularan virus COVID-19. Terang wakil ketua KPK tersebut.

Lanjutnya, sehingga perlu kami tegaskan terhadap Napi korupsi yang selama ini dalam pemahaman kami, dari sisi kapasitas sellnya tidak penuh, tidak seperti sel Napi pidana umum, tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan.

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron juga kembali menyampaikan bahwa KPK juga memahami keresahan masyarakat terhadap para pelaku korupsi, selain telah melanggar hukum juga telah merampas hak-hak masyarakat saat ‘ia’ melakukan korupsi.

“Sejauh ini KPK belum pernah dilibatkan membahas terkait kebijakan pembebasan Napi oleh Kemenkumham.” Jelasnya.

Terkait wacana tersebut kami akan memberikan masukan prasyarat bahwa, walau rencana itu kami pahami atas dasar kemanusiaan, penting bagi kami memberikan perhatian pada koridor “Keadilan dan Ketercapaian tujuan Pemidanaan,” itu poin utama kami.

“Terkait over capacity Lapas adalah ketidakadilan yang sudah lama terjadi.”

Pandangan kami, Kementerian Hukum dan HAM belum melakukan perbaikan pengelolaan Lapas dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya terkait dengan perbaikan Lapas.

Pasca OTT di Lapas Sukamiskin, yang membuktikan praktek korupsi/suap dibalik fasilitas terhadap Narapidana, benar terjadi. Imbuhnya.

Sehingga kapasitas sell menjadi tidak imbang, selama hal tersebut terjadi, seharusnya ‘over kapasitas lapas’ bukan alasan tepat, namun akan menimbulkan ketidak adilan baru.

“Adapun terkait sikap lembaga, kami ingin menegaskan bahwa pembebasan Napi merupakan kewenangan Kemenkumham,” ujar wakil ketua KPK Nurul Grufron.

Meski demikian, harapan kami sebelumnya Kemenkumham harus bisa memastikan apakah ada Napi yang terkena Corona atau tidak. Apabila ada, maka Napi tersebut yang dipindahkan, bukan kemudian merubah PP. Silahkan buka kembali PP agar lebih bisa dipahami.

Sebab itu kami harap, Kementerian Hukum dan HAM secara serius melakukan pembenahan pengelolaan Lapas. Karena dengan cara inilah kita bisa memastikan capaian tujuan pembinaan di Lapas, termasuk memastikan apakah terdampak Pandemi Corona ini. Sehingga, over kapasitas dapat diminimalisir dan pemetaan napi yang patut dibebaskan dan atau tidak dibebaskan, juga lebih terukur.

KPK pernah menemukan ribuan Napi dan Tahanan di Rutan atau Lapas yang over stay, seharusnya telah keluar tapi karena persoalan administrasi masih berada di Lapas.

Hal ini telah mulai diperbaiki Ditjen Pas. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah penyebab over kapasitas, karena Napi kasus Narkotika yang seharusnya bisa mendapatkan rehabilitasi misalnya, atau Napi kejahatan lain (bukan korupsi).

Tentunya penguatan data perlu menjadi dasar sikap Kementerian Hukum dan HAM, terkait danpak Pandemi COVID-19 di Lapas. Hal ini diharapkan membuat masyarakat bisa lebih memahami kebijakan tersebut memang atas dasar kemanusiaan, dan dilaksankan secara adil.

Demikian penjelasan KPK terkait dengan isu ini, agar kiranya menjadi pemahaman yang clear tentang sikap KPK. Kita perlu tetap melihat Lapas sebagai ruang pembinaan bukan pembalasan, akan tetapi KPK menolak Pandemi COVID-19 ini jika dijadikan dalih untuk membebaskan koruptor.

Adapun sebagai bentuk perhatian terhadap Pandemi COVID-19 ini, KPK akan secara serius terlibat dalam upaya Pencegahan Korupsi terkait bantuan, anggaran dan hal lainnya agar seluruhnya anggaran tersebut tidak dikorupsi dan dapat diterima utuh oleh masyarakat yang membutuhkan.

KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Tutup wakil ketua KPK Nurul Ghufron. (Red/sub/@yfi).

,

Cegah Korupsi Penanganan Wabah Corona, KPK Terbitkan SE PBJ dan Tempatkan Anggota di Gugus Tugas COVID-19

LiputanToday.Com (Jakarta) – Menyikapi situasi saat ini, salah satu prioritas nasional adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ -red), dalam rangka percepatan penanganan coroba Virus Disease 2019 (COVID-19) KPK terus melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring dengan pihak terkait.

Prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu Efektif, Transpraran dan Akuntabel. Khusus PBJ kebutuhan penanganan COVID-19 KPK telah berkoordinasi dengan LKPP serta kepala BPKP RI.

Sesuai dengan Inpres No. 4 Th 2020 dan keppres No. 9 Th 2020, LKPP dan BPKP bertanggungjawab terhadap pendampingan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Kami pimpinan KPK terus melakukan koordinasi dan monitoring. Ujar ketua KPK Firli Bahuri kepada awak media, Kamis 02/04/20 malam.

Lebih lanjut ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa saat ini KPK melalui kedeputian pencegahan telah membantu gugus tugas penanganan COVID-19. Sekali lagi, kami konsen dan fokus kepada penanganan COVID-19. Tegas ketua KPK !

Lanjutnya, KPK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi penanganan COVID-19, diantaranya telah Menugaskan Deputi pencegahan untuk menempatkan anggota di gugus tugas penanganan COVID-19 BNPB.

Selain itu KPK juga telah menyiapkan SE yang akan ditujukan kepada Gugus Tugas COVID-19 serta para kepala daerah ( Gubernur, Bupati dan Walikota). Imbuh ketua KPK Firli Bahuri.

SE PBJ dalam penanganan COVID-19 tersebut telah ditandatangani pada kamis 02/04/20, setelah sebelumnya menjadi pembahasan oleh kelima pimpinan KPK, untuk selanjutnya dapat segera kami sampaikan kepada para pihak yang terkait. Jelas ketua KPK Firli Bahuri kepada awak media.

“Ketua KPK Firli Bahuri juga menuturkan bahwasanya Surat Edaran tersebut bersifat petunjuk, arahan atau warning agar supaya tidak melakukan korupsi.”

Bahwasanya kita tidak memberikan fatwa karena KPK tidak memiliki kewenangan memberi fatwa. Kita hanya mengingatkan bahwa “KORUPSI DI SAAT BENCANA HUKUMANNYA PIDANA MATI”. Warning Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK menugaskan deputi pencegahan untuk melakukan upaya mencegah untuk tidak terjadi korupsi, KPK melakukkan monitoring dan koordinasi baik dengan LKPP, BPKP dan BNPB.

Ketua KPK Firli Bahuri juga kembali menyampaikan agar kiranya dapat mempedomani perpres No 16 Th 2018 dan peraturan Lembaga LKPP No 13 Th 2018 tentang pengadaan barang dalam situasi bencana, yang pendampingannya dilakukan oleh LKPP bersama BPKP.

ketua KPK Firli Bahuri juga menegaskan bahwasanya dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, yang diantaranya melakukan persekongkolan/kolusi, menerima kickback dari penyedia, menerima hadiah atau janji, melakukan mall administrasi, berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat serta membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi, pungkasnya. (@yfi/Sub).

, ,

“DARURAT COVID-19”, Ketua KPK; Kami Support Percepatan Pengadaan Dengan Pengawasan dan Tindakan

LiputanToday.Com (Jakarta) – Dalam situasi penanganan wabah COVID-19 saat ini tentunya membutuhkan pengadaan barang yang sangat cepat, kiranya agar dapat dilakukan secara maksimal KPK memberikan perhatian terhadap keadaan saat ini untuk dapat memastikan angaran serta upaya tersebut betul-betul dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku, ucap ketua KPK Firli Bahuri kepada media ketika ditanya bentuk pengawasan yang dilakukan KPK, Senin (23/03/20) di Jakarta.

Lebih lanjut, ketua KPK Firli Bahuri menuturkan bahwa pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 16/2018 dan Peraturan Lembaga LKPP no 13/2018, dalam kondisi darurat pengadaan Barang dan Jasa lebih sederhana dari Penunjukkan Langsung.

Adapun, prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, dengan melalui Penunjukkan Langsung sebagai Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP nomor 13 tahun 2018. ucap ketua KPK Firli Bahuri.

Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) menunjuk penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan Pengguna Anggaran (PA), sesuai dengan persyaratan terutama rekam jejak mitra penyedia.

“Disamping itu dalam kondisi darurat boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola.” Imbuhnya.

Namun demikian sekali lagi, kami berharap pengadaan barang terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran, dan kami minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana. Laksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dengan pendampingan oleh LKPP.

“Namun demikian, KPK memperingatkan dengan tegas.”

Pengecualian dan kemudahan prosedur pengadaan dalam kondisi darurat harus dipastikan tidak ada unsur koruptif seperti, kolusi, nepotisme, markup, kickback atau memberikan hadiah maupun janji untuk menggerakkan agar melakukanatau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan atau pekerjaan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekomian negara.

KPK akan bertindak sangat keras apabila, ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif. Korupsi anggaran bencana adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati.

Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan Covid-19.

Dilihat dalam Inpres No. 4 Th. 2020, jelas bahwa yang melakukan pengawasan adalah BPKP, pun sekaligus melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

Disamping itu lembaga LKPP diperintahkan untuk melakukan pendampingan. Dengan demikian, maka posisi KPK melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP RI untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Saat ini KPK terus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI agar semua berjalan lancar. Mari kita doakan, agar wabah corona virus/covid-19, bisa tertangani dengan cepat dan jiwa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bisa diselamatkan.

Hukum tertinggi adalah menegak hormati Hak Asasi Manusia. Penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama dan yang paling utama (saving human life is the first priority and our goals). bahwasanya KPK berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI untuk memastikan agar segala sesuatunya dapat berjalan sebagaimana ketentuan dan regulasi yang berlaku. Tutup ketua KPK Firli Bahuri. (@yfi).

,

Virus Covid-19 Mewabah, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Jalan Terus

LiputanToday.Com (Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kegiatan pemberantasan korupsi akan terus berlangsung, meskipun Covid-19 tengah mewabah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada media, Selasa (17/03/2020).

Menurut Firli, KPK memang melakukan penyesuaian pengaturan kerja termasuk menerapkan kebijakan working from home (WFH). Kendati demikian, pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara tetap dilakukan berdasarkan prioritas.

Pihaknya juga secara khusus menaruh perhatian pada penggunaan anggaran penanggulangan bencana wabah Covid-19. Pasalnya, pelaku korupsi tdk mengenal musim bencana meskipun ancaman pidana lebih berat.

“Pengawasan yang dilakukan oleh KPK bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif dan bebas dari penyelewengan. Jangan sampai anggaran bencana di korupsi oknum yang tidak punya empati,” ujar Firli Bahuri.

Terkait dengan perkembangan situasi saat ini, Firli mengajak segenap anak bangsa memberikan perhatian lebih dalam mengatasi masalah penyebaran Covid-19. Ia juga memberikan apresiasi pada para tenaga media yang tengah bekerja keras.

“Hormat saya untuk para dokter, perawat, tenaga medis dan setiap orang yang tengah berjibaku melawan corona virus,” pungkas ketua KPK Firli Bahuri. (@yfi).

, ,

Memaknai 16 Tahun Pengabdian KPK, Begini Ucap Ketua KPK Firli Bahuri

LiputanTODAY.Com (Jakarta) – Lembaga antirasuah KPK dalam memaknai 29 Desember sebagai Moment Bersejarah. Pasalnya untuk pertama kalinya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid 1 (satu -red) dilantik yang menandai operasionalisasi pemberantasan korupsi pasca satu tahun UU No 30 th 2002 tertanggal 27 Desember 2002 diundangkan.

“Selama 16 tahun KPK telah melengkapi pengabdiannya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan segala peluang dan tantangan yang ada. Waktu tersebut bukanlah waktu yang singkat akan tetapi bukan pula waktu yang panjang, namun segala sesuatunya terasa penuh makna, karena perjuangan dan prestasi bersama seluruh rekan-rekan penggawai Komisi Pemberantasan korupsi,” tutur Ketua KPK Firli Bahuri kepada media secara eksklusif, memaknai 16 Tahun KPK. Minggu (29/12/2019) di Jakarta.

Lebih lanjut, ketua KPK Firli Bahuri menuturkan bahwa raihan hasil pemberantasan korupsi yang ditandai dengan tidak sedikit para koruptor yang diseret ke meja hijau dari kelas teri (kecil -red) sampai dengan kelas kakap (big fish -red) yang berorientasi kepada penyelematan keuangan negara, menjadi satu parameter bahwa apa yang dicapai hari ini tentu merupakan andil para pemimpin KPK pendahulu dan segenap pegawai KPK.

“Harus diakui bahwasanya masih banyak yang harus dilakukan terutama sinergitas dengan para aparat penegak hukum lainnya sehingga pemberantasan berhasil guna dan berdaya guna sebagaimana tujuan dibentuknya Komisi pemberantasan Korupsi,” imbuh Ketua KPK Firli Baruri.

Adapun untuk membangun kekuatan serta memfokuskan pikiran dan tenaga dengan tetap memelihara passion, energy dan semangat pengabdian demi kecintaan kepada KPK serta Negara yang sama-sama kita cintai bersama. Memang terasa begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, dikelola secara paralel dengan berbagai permasalahan datang silih berganti secara terus menerus tanpa henti.

“Kiranya jika diibaratkan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudra, Kapal besar itu adalah kapal NKRI, untuk itu KPK harus dapat memastikan dia bisa selamat sampai tujuan,” Tegas Firli Bahuri.

Ia menambahkan, maka dari itu semua penumpang harus dapat mengambil dan memainkan perannya sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Hal yang penting lagi adalah seluruh awak dan penumpang kapal tidak membuat kegaduhan, sehingga kapal besar tadi siap mengarungi samudra, menerobos ombak dan gelombang serta badai.

“Mesin sudah terpasang, kayuh sudah disiapkan, kompas tujuan arah sudah ditentukan maka selanjutnya mari bersama menuju tujuan indonesia yg sejahtera, Indonesia yang cerdas serta Indonesia yang adil bagi semuanya anak bangsa,” ujarnya.

Firli Bahuri juga menuturkan, waktu 16 tahun pengabdian KPK jika diiIbaratkan jalan panjang, maka jalan itu terbentang panjang seakan tak berujung yang tetap akan kami lalui, kalaupun ibarat lautan maka terlalu amat sangat luas tanpa batas akan tapi tetap akan kami lalui degan berbagai tantangnnya.

“Selayaknya jalan maka tidak ada jalan yang mulus dan lurus namun penuh turunan curam, tanjakan yang begitu mendaki, belokan yang begitu tajam. Namun kami masih memiliki keyakinan, tidak ada jalan yang tak berujung, tiada pentas yang tak berakhir. Walaupun masalah datang silih berganti, namun pasti ada saja solusi. Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah memberi masalah tanpa jalan penyelesaiannya,” sebut Firli Bahuri (Ketua KPK).

Yang terpenting adalah kita harus katakan pada masalah bahwa kita memiliki Allah SWT Tuhan yang maha kuasa, dan kiranya kita juga meyakini bahwa masalah tidak akan pernah membunuh kita tapi justru akan membuat kita menjadi lebih kuat (we believe that problem would not ever kill us, but that’s bring us to be more stronger).

“Dalam momentum serta kesempatan yang baik ini kiranya mewakili Lembaga KPK Memohon Maaf sekiranya kalau lembaga KPK belum dapat maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi kami akan terus berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, keyakinan investor, dan terus menjadi pengawal setia NKRI, guna keberlanjutan Pembangunan nasional,” tandasnya.

Maka dalam rangka mewujudkan tujuan Negara perlu andil besar seluruh anak bangsa dimanapun berada untuk dapat berkarya dalam semangat kebhinekaan, kebersamaan dalam keberagaman termasuk anak bangsa yang sekarang ini mendapat amanah mengabdi di KPK.

“Kini saatnya seluruh anak bangsa berikrar, It is time for us to pay back to our state Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Ketua KPK Firli Bahuri.