Sementara itu, berdasarkan data kekerasan yang dihimpun sembilan jaringan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama 2019 adalah 186 orang. Dengan rincian TPPO dan Migran sebanyak 91 orang, perempuan 54 orang dan anak 41 orang.
Koordinator Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan, Batam sebagai kota transit memang perlu penanganan lebih gesit. Untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan, anak dan buruh migran.
“Angka 186 itu terbanyak di Sagulung. Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk menangani ini. Untuk itu, kami minta peran semua pihak. Termasuk kepolisian, aparat dari stakeholder lain, pemko Batam dan jaringan anti TPPO,” kata pria yang akrab disapa Romo Paschal itu.
Romo mendorong agar Peraturan Daerah Kota Batam No 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksimalkan penerapannya oleh Pemko Batam dan stakeholder lainnya. “Dan kami mendorong agar rumah sakit pemerintah menggratiskan biaya visum kepada korban kekerasan sebanyak 400 per tahun,” tambahnya.
Seperti diketahui, acara ini telah dimulai sejak
25 November – 12 Desember 2019. Sembilan wadah ini antara lain, Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri, P2TP2A Kota Batam, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK dan Gembala Baik. (Red/Leo).
