Sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar, Pengacara Yakin Kliennya Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Kamis (28/11) pagi. Sidang yang digelar ruang Mudjono itu beragendakan “Duplik” atau jawaban/tanggapan atas replik JPU sebelumnya.

Pengacara Tahir Abdul Kodir Batubara SH dari kantor Law Firm Supriyadi & Associates, membacakan duplik setebal delapan halaman. Abdul menolak segala bentuk atau isi dari Replik jaksa penuntut umum. Ia mengatakan, tetap pada pledoi pledoi terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan sebelumnya.

“Kami menolak segala bentuk atau isi apa pun dalam Replik saudara JPU. Kami berpendapat bahwa, perkara aquo klien kami tidak benar seluruh yang dituduhkan. Kami minta majelis hakim yang mulia atas pertimbangan klien kami yang tidak bersalah sesuai dakwaan JPU, membebaskan dari segala tuntutan,” ujar pengacara asal Jakarta itu.

Lanjutnya, bukan tanpa alasan ia berkeyakinan kliennya bebas demi hukum. Salah satu alasan adalah, dugaan ketidakkonsi Ludjianto Taslim sebagai saksi korban. Sejak persidangan hingga Duplik dibacakan tidak pernah menghadiri persidangan. “Tidak gantelman. Jadi segala dakwaan dan tuntutan yang diarahkan kepada klien kami menurut hemat hukum kami, adalah keliru dan tidak berdasar,” tambah Abdul Kodir.

Selain itu, saham PT. Taindo Citratama yang menjadi objek perkara merupakan 100 persen milik Tahir Ferdian. Abduo Kodir menerangkan, pada tahun 2002 silam, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir. Bertujuan meminta bantuan menebus aset PT. Taindo Citratama di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp9 miliar.

“Sejumlah uang itu, sebesar Rp. 1,2 miliar untuk perbaikan gedung, dan Rp. 7,5 miliar untuk modal kerja. Semua uang ini dikeluarkan oleh klien kami atas permintaan Ludjianto Taslim. Nah, pada saat itu klien kami Tahir menyanggupi membayar semua ini. Dengan catatan sebesar saham 50 persen diberikan kepada klien kami. Dan kedua belah pihak sepakat untuk itu,” katanya.

Namun, sejak 2002 sampai dengan 2016 menurut penuturan Abdul Kodir katanya, Ludjianto Taslim tidak pernah mengurus perusahaan yang bergerak di bidang pabrik plastik itu.

Masih dengan penjelasan Abdul Kodir. Katanya, setelah kedua berpartner, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir Ferdian. Dengan tujuan meminjam uang sebesar sekitar Rp. 1 Milar. Saat itu, Tahir menyanggupi. Dengan kesepakatan, peminjaman uang senilai tersebut Ludjianto Taslim menggadaikan saham miliknya sebesar 50 persen.

“Dan pada perjanjian, apabila tidak dibayar maka saham 50 persen milik klien kami. Nah jika dihitung, saham klien kami 50 persen ditambah saham yang digadaikan menjadi milik klien kami sebesar 50 persen, total 100 persen. Dan saham 100 persen ini sudah menjadi milik klien kami. Lalu pertanyaannya, jika klien kami mengurus seluruh aset, memperbaiki, memindahkan apakah salah? Tentu tidak. Nah, sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar,” urai Abdul kodir lagi.

Seperti diketahui, perkara tersebut bergulir terkait aset PT. Taindo Citratama. Tahir sebagai Komisaris dan Ludjianto Taslim sebagai Direktur sebelumnya dan sama sama memiliki aset senilai 50 persen atas PT. Taindo Citratama tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik yang terletak di Sekupang sudah ada belasan tahun. Hanya saja, menurut keterangan di persidangan tak jalan. Sekitar tahun 2016 terjadi selisih paham antara kedua nya. Dan bergulir sampai ke pengadilan perkaranya. Pada sidang-sidang sebelumnya, Tahir membantah semua dakwaan yang dialamatkan.

Tahir mengatakan, tidak pernah menjual mesin seperti yang didakwakan. Ia aminkan mesin itu sudah berpindah dari lokasi Sekupang ke Bukti Senyum. Hanya saja bukan untuk dijual. Melainkan untuk diperbaiki. Dan hal ini juga dibenarkan saksi Willian yang disebut-disebut sebagai calon pembeli.

“Mesin itu ada yang sampai 30 tahun lebih. Mau diperbaiki. Dan bukan untuk dijual. Itu tidak benar semua yang dituduhkan,” ujar Tahir.

Sidang yang digelar di ruang persidangan Mudjono itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi Anggota Mejelis Abdul Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren. Dan dihadiri perwakilan JPU Karya So Immanuel Gort Baeha.

Isi Pledoi sebelumnya

Permintaan pertama, menyatakan Terdakwa Tahlr Ferdian alias Lim Chong Peng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Kedua Membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Pang dari segala Dakwaan Jaksa Penunlut Umum;

Ketiga Melepaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dari segala Tuntutan hukum; Keempat Menyalakan membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian Chong Peng dari segala bentuk penahanan segera setelah putusan ini diucapkan; kelima Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dalam keadaan semula;

“Keenam Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan semua barang bukti dan alat bukti yang disita oleh Sdr. Jaksa Fenuntut Umum kepada yang berhak dan darimana benda itudisita dan ketujuh Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara,” paparnya.(Red/Navi/Lw).

Sidang Tahir, Pengacara Sangat Yakin Kliennya Tak Bersalah dan Segera Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian, Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH terlibat debat panas dengan jaksa penuntut umum (JPU) Sukamto, Selasa (12/11). Debat itu terjadi, pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam pemeriksaan terdakwa Ferdian.

Semula, dakwaan uang Rp 200 juta dari Willian kepada Tahir ada buktinya versi JPU. “Kan ada buktinya soal transfer uang itu,” tanya Sukamto.

“Yang mulia, saya minta saudara JPU jangan alihkan ke sana. Sebab, pertanyaan ini sudah ditanya dan dijawab sendiri oleh Willian dan pihak bank BCA yang kita datangkan pada sebelumnya,” sela Supriyadi.

“Bahwa uang Rp 200 juta tak ada sangkut pautnya dengan jaul-beli aset. Arus uang bagi pengusaha soal biasa, Klien kami dengan Willian adalah partner bisnis. Jadi wajar, dan pak Willian sendiri ngaku tak ada ia beli aset sesuai dakwaan JPU. Sekarang kok diarahkan ke sana,” tambahnya.

Melihat proses sidang yang kian hangat suasananya, Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu, dua anggota Majelis hakim Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren juga mengambil alih pertanyaan.

“Iya, saudara JPU yang sudah ditanya kemaren jangan ditanya lagi. Dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Bagi penasihat hukum terdakwa yang mana bagian tidak cocok menurut saudara penasihat hukum silakan sampaikan pada pledoi nanti,” kata Dwi.

Pada pemeriksaan itu,Tahir kembali membantah, dakwaan dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan Aset PT Taindo Citratama. Ia mengatakan, aset seperti pada dakwaan, tidak pernah dijual kepada Willian. Ia bercerita, dia dan Willian adalah partner bisnis yang sudah berlangsung lama. Dakwaan yang mengatakan, ada bukti transfer Rp 200 juta dari rekening Willian kepada Tahir, adalah soal biasa dalam dunia bisnis.

“Tidak ada saya jual aset seperti yang dituduhkan. Yang ada, saya hanya memindahkan barang dari gudang Sekupang ke gedung milik Willian di Bukit Senyum. Bukan dijual tapi diperbaiki karena ada mekanik yang mau kerjain, Mesin itu sudah tua sebagian. Uang Rp200 juta itu adalah tak ada kaitannya pada jual-beli barang yang dimaksud dalam dakwaan ini. Bahkan mesin baru milik PT Taindo Citratama saya beli pakai uang saya 100 persen,” keterangan Tahir dalam persidangan.

Setelah debat panas itu berlangsung, tiba giliran pemeriksaan saksi ahli. Yang sebelumnya telah disumpah menurut keyakinan keduanya. Pertama diperiksa, Henni Wijayanti, SH, MH Ahli Hukum Perseroan. Dalam paparannya, seorang Komisaris dalam sebuah perusahaan bisa mengurus perusahaan itu. Sepanjang, Direktur atau direksi tidak dapat berjalan.

“Karena komisaris sifatnya mengawasi. Nah, jika saja yang diawasi tidak berbuat apa-apa tentu dapat dibolehkan komisaris melakukan tindakan. Jadi begini, logika sederhana, komisaris mempunyai saham dalam suatu perusahaan. Ketika ia ketahui adanya ketidakberesan direksi berhak ia melakukan pengawasan tak terkecuali terhadap seluruh aset,” ujar Henni.

Sementara Chairul Huda menceritakan keahliannya soal pidana. Ia mengatakan, lazimnya, perkara perdata dan pidana harus dipisahkan. Ia memisalkan soal Perebutan sebuah lahan X. Misalkan si A dan si B sama-sama mengaku memiliki lahan X. Kemudian, suatu hari, A masuk ke pekarangan lahan X apakah harus dipidana? Tentu tidak kata dia.

Pasal 167 KUHP yang berbunyi, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Pasal 167 KUHP ini sebagai contoh. Sama sama memiliki alasan. Nah, ini tidak masuk dalam ranah pidana. Berdasarkan hukum, harus diselesaikan keperdataan dulu. Bahwa ada laporan pidana soal pasal 167 ini nanti, Jadi yang pertama dilakukan adalah diselesaikan secara perdata. Tak boleh asal pidana begitu saja. Ada aturan yang mengikat,” ujarnya.

Kendati, Supriyadi mengatakan kembali, percontohan pasal 167 KUHP yang diutarakan ahli sama persis dengan perkara kliennya. Ia mengatakan, sesuai hukum, seyogyanya Ludjianto Taslim sebagai pelapor dalam perkara aquo, harus menyelesaikan secara keperdataan. “Buktinya tak ada. Bahkan Ludjianto Taslim tak gentelman karena sampai saat ini tidak pernah datang ke persidangan. Kami yakin, klien kami tak melakukan pidana. Dan bebas demi hukum, catat itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, perkara ini soal aset PT. Taindo Citratama. Laporan sudah masuk sejak 2016 silam. Aset PT. Taindo Citratama telah digaris polisi yang berada di Bukit Senyum Batam. Sidang dengan nomor perkara 731/Pid.B/2019/PN Btm JPU mendakwa pasal 374 jo 372 KUHP. Dan sidang akan dilanjutkan Kamis lusa. (Red/Nav/Tim).