Dia pun memberikan satu contoh, “Kita ambil satu contoh, subsidi solar untuk nelayan. Banyak kami temukan keluhan dari nelayan sulitnya dapatkan solar. Selain sulit, sampai ke tangan nelayan kerap kali didapati dengan harga jauh di atas harga solar subsidi. Padahal itu jelas solar subsidi untuk nelayan. Apalagi belum waktunya habis, Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sudah kosong, biasanya bergeser ke pihak ketiga. Itu baru case nelayan, belum lagi yang lain kan.”
Oleh sebab itu kata Eko lagi, “Kami kira, Pemerintah harus kaji ulang mengenai rencana kenaikan BBM subsidi ini. Lebih baik fokus dulu menata kembali pendistribusiannya di lapangan, peningkatan pengawasan, perhitungan kuota, dan memberantas para mafia migas. Setelah semuanya tertata baik, baru kemudian bicara soal pengurangan subsidi untuk mengurangi Beban APBN.”
Presiden juga harus tegas dengan Badan atau lembaga yang sudah ditugaskan. “Contohnya seperti BPH Migas yang berfungsi untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, segera dievaluasi. Kalau badan ini bekerja dengan baik, masalah seperti kebocoran subsidi, kurangnya ketersediaan BBM ini tidak akan terjadi. Tingkatkan sinergitas antar badan/lembaga, maksimalkan MoU yang sudah dibuat. Kalau tidak juga sehat bubarkan saja,” pungkas Eko. (*)
