Sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar, Pengacara Yakin Kliennya Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Kamis (28/11) pagi. Sidang yang digelar ruang Mudjono itu beragendakan “Duplik” atau jawaban/tanggapan atas replik JPU sebelumnya.

Pengacara Tahir Abdul Kodir Batubara SH dari kantor Law Firm Supriyadi & Associates, membacakan duplik setebal delapan halaman. Abdul menolak segala bentuk atau isi dari Replik jaksa penuntut umum. Ia mengatakan, tetap pada pledoi pledoi terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan sebelumnya.

“Kami menolak segala bentuk atau isi apa pun dalam Replik saudara JPU. Kami berpendapat bahwa, perkara aquo klien kami tidak benar seluruh yang dituduhkan. Kami minta majelis hakim yang mulia atas pertimbangan klien kami yang tidak bersalah sesuai dakwaan JPU, membebaskan dari segala tuntutan,” ujar pengacara asal Jakarta itu.

Lanjutnya, bukan tanpa alasan ia berkeyakinan kliennya bebas demi hukum. Salah satu alasan adalah, dugaan ketidakkonsi Ludjianto Taslim sebagai saksi korban. Sejak persidangan hingga Duplik dibacakan tidak pernah menghadiri persidangan. “Tidak gantelman. Jadi segala dakwaan dan tuntutan yang diarahkan kepada klien kami menurut hemat hukum kami, adalah keliru dan tidak berdasar,” tambah Abdul Kodir.

Selain itu, saham PT. Taindo Citratama yang menjadi objek perkara merupakan 100 persen milik Tahir Ferdian. Abduo Kodir menerangkan, pada tahun 2002 silam, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir. Bertujuan meminta bantuan menebus aset PT. Taindo Citratama di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp9 miliar.

“Sejumlah uang itu, sebesar Rp. 1,2 miliar untuk perbaikan gedung, dan Rp. 7,5 miliar untuk modal kerja. Semua uang ini dikeluarkan oleh klien kami atas permintaan Ludjianto Taslim. Nah, pada saat itu klien kami Tahir menyanggupi membayar semua ini. Dengan catatan sebesar saham 50 persen diberikan kepada klien kami. Dan kedua belah pihak sepakat untuk itu,” katanya.

Namun, sejak 2002 sampai dengan 2016 menurut penuturan Abdul Kodir katanya, Ludjianto Taslim tidak pernah mengurus perusahaan yang bergerak di bidang pabrik plastik itu.

Masih dengan penjelasan Abdul Kodir. Katanya, setelah kedua berpartner, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir Ferdian. Dengan tujuan meminjam uang sebesar sekitar Rp. 1 Milar. Saat itu, Tahir menyanggupi. Dengan kesepakatan, peminjaman uang senilai tersebut Ludjianto Taslim menggadaikan saham miliknya sebesar 50 persen.

“Dan pada perjanjian, apabila tidak dibayar maka saham 50 persen milik klien kami. Nah jika dihitung, saham klien kami 50 persen ditambah saham yang digadaikan menjadi milik klien kami sebesar 50 persen, total 100 persen. Dan saham 100 persen ini sudah menjadi milik klien kami. Lalu pertanyaannya, jika klien kami mengurus seluruh aset, memperbaiki, memindahkan apakah salah? Tentu tidak. Nah, sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar,” urai Abdul kodir lagi.

Seperti diketahui, perkara tersebut bergulir terkait aset PT. Taindo Citratama. Tahir sebagai Komisaris dan Ludjianto Taslim sebagai Direktur sebelumnya dan sama sama memiliki aset senilai 50 persen atas PT. Taindo Citratama tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik yang terletak di Sekupang sudah ada belasan tahun. Hanya saja, menurut keterangan di persidangan tak jalan. Sekitar tahun 2016 terjadi selisih paham antara kedua nya. Dan bergulir sampai ke pengadilan perkaranya. Pada sidang-sidang sebelumnya, Tahir membantah semua dakwaan yang dialamatkan.

Tahir mengatakan, tidak pernah menjual mesin seperti yang didakwakan. Ia aminkan mesin itu sudah berpindah dari lokasi Sekupang ke Bukti Senyum. Hanya saja bukan untuk dijual. Melainkan untuk diperbaiki. Dan hal ini juga dibenarkan saksi Willian yang disebut-disebut sebagai calon pembeli.

“Mesin itu ada yang sampai 30 tahun lebih. Mau diperbaiki. Dan bukan untuk dijual. Itu tidak benar semua yang dituduhkan,” ujar Tahir.

Sidang yang digelar di ruang persidangan Mudjono itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi Anggota Mejelis Abdul Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren. Dan dihadiri perwakilan JPU Karya So Immanuel Gort Baeha.

Isi Pledoi sebelumnya

Permintaan pertama, menyatakan Terdakwa Tahlr Ferdian alias Lim Chong Peng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Kedua Membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Pang dari segala Dakwaan Jaksa Penunlut Umum;

Ketiga Melepaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dari segala Tuntutan hukum; Keempat Menyalakan membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian Chong Peng dari segala bentuk penahanan segera setelah putusan ini diucapkan; kelima Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dalam keadaan semula;

“Keenam Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan semua barang bukti dan alat bukti yang disita oleh Sdr. Jaksa Fenuntut Umum kepada yang berhak dan darimana benda itudisita dan ketujuh Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara,” paparnya.(Red/Navi/Lw).

Sidang Tahir Kembali Digelar, Saksi yang Dihadirkan JPU Justru Meringankan Terdakwa

LiputanToday.Com (BATAM) -Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (24/10) pagi. Agenda pemeriksaan lanjutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Empat saksi yang diajukan antara lain Andreas, Benny, Maman, Kia Sai alias Willian, Suarianto. Saksi Andreas merupakan calon pembeli aset PT. Taindo Citratama, Benny perwakilan dari Bank BCA, Suarianto Direktur pelaksana PT. Taindo Citratama, Willian saksi calon pembeli. Sedangkan Maman saksi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Dalam keterangannya, Wilian mengatakan, aset PT. Taindo Citratama yang masuk dalam objek perkara tidak dijual oleh Tahir kepadanya. Hanya saja kata dia, mesin pabrik plastik itu sudah berkarat dan tua perlu perbaikan. Ketika sudah diperbaiki, maka ia berpikir kembali untuk bisa membelinya.

“Jadi tidak ada jaul-beli barang itu. Yang benar adalah, karena barang itu lama di gudang lokasi di Sekupang butuh perbaikan. Dan ingin dijual kepada saya. Lalu saya bilang perlu dicek dulu. Karena mesin lama dan tua. Maka, mesin itu dan lainnya dibawa ke gudang saya yang ada di Bukit Senyum,’’ kata Willian dalam keterangannya.

Keterangan Willian itu tampak membuat Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu tercengang. Dua majelis lainnya Yona Lamerossa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan tampak ikut juga tercengang. Atas kesaksian Willian. Pasalnya, dakwaan pasal 374 yang didakwakan kepada Tahir adalah objek aset yang dijual kepada Willian.“Lah sekarang, apakah ada transaksi jual-beli barang dari saudara terdakwa Tahir? Jawab sejujurnya,” tanya Dwi Nuramanu.

Willian menegaskan, tidak ada transaksi jual beli. Yang adalah, pemindahan barang berupa mesin-mesin. “Karena sudah lama, dan mau diperbaiki. Jadi tidak benar ada transaksi jual-beli,” jawab Willian. Kemudian, majelis hakim menghubungkan keterangan saksi , Suarianto. Dalam kesaksian Suarianto, yang ia ketahui pimpinan perusahaan PT. Taindo Citratama sebagai Komisaris adalah Tahir. Sementara itu, Andreas yang merupakan calon pembeli aset itu menceritakan kronologis sejak ia bertemu dengan Tahir. Ia menegaskan, tidak jadi membeli aset itu karena alasan dan penilaian tertentu.

Kemudian, pengacara terdakwa Tahir Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH mengejar keterangan Willian. Supriyadi mempertajam seputar kesaksian, Bahwa aset yang dimaksud dalam dakwaan tidak terjadi jual beli. “Tadi saudara saksi bilang bahwa tidak ada jual-beli aset itu. Pertanyaannya, jika kami ambil kembali barang itu lalu kami balikan ke gudang di Sekupang bagaimana?,” kata pengacara ternama asal Jakarta itu. “Silakan pak, itu bisa dilakukan,” jawab Willian dalam persidangan.

Selain itu, tak ada transaksi apa pun di bank yang menyatakan ada transaksi jual-beli. Antara Tahir dengan Willian. Supriyadi mengatakan, jika pun ada transaksi antara keduanya hal yang wajar. Karena rekan bisnis dan sama sama pengusaha.

Suasana sidang pun sempat riuh. Empat JPU antar lain Samsul Sitinjak, Rosmarlina Sembiring dan dua jaksa rekan lain saling adu pertanyaan. Pengacara yakin, perkara kliennya direkayasa sedemikian rupa. “Lah sekarang begini, yang dituduhkan kepada klien kami ada penjualan barang. Sekarang orang yang membeli sesuai dakwaan mengakui belum terjadi jual-beli, Itu apa namanya? Berarti tidak ada tindakpidana dalam hal ini. Aset itu adalah milik klien kami, kalau disuruh untuk memperbaiki salah? Ini semua jelas dan terang benerang,” tegas Supriyadi di persidangan.

JPU pun tak mau kalah. Mereka berkeyakinan, dakwaan mereka tidak lah keliru. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah sesuai standar penyidikan. Bahkan pelapor atau saksi korban Ludijanto Taslim selaku Direktur Utama PT. Taindo Citratama mengalami kerugian puluhan miliar rupiah, “Akibat perbuatan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dengan Jabatan sebagai Komisaris dengan cara menjual asset-asset PT. Taindo Citratama mengakibatkan saksi Ludijanto Taslim selaku Direktur Utama PT. Taindo Citratama mengalami kerugian sebesar dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah,” dakwaan JPU.

Tidak mau kalah lagi, untuk membutktikan kebenaran formil kata Supriyadi sederhana saja. Katanya, aset yang dimaksud alam objek perkara itu belum terjadi jual-beli. Selain itu, ia mempertanyakan saksi Ludijanto Taslim selama persidangan tidak pernah hadir. “Sekarang saksi pelapor mana? Sampai sekarang tidak hadir. Patut kami duga, ada dugaan rekayasa sehingga ini sampai ke persidangan. Tentu kami tidak tinggal diam,” ucap Supriyadi.

Terkait ketidakhadiran saksi Ludijanto Taslim dalam beberapa kali sidang, sempat jadi perdebatan antara JPU dengan pengacara. Menurut JPU, sekalipun tidak hadir saksi Ludijanto Taslim bisa dilanjutkan persidangan.

“Sebab, Pasal 162 ayat (1) berbunyi, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan,” kata JPU meyakinkan majelis hakim.

Meski begitu, Supriyadi tetap mempertanyakan soal ketidakhadiran saksi saksi Ludijanto Taslim. Menurut Supriyadi, meski di bawah sumpah, namun keberadaan terdakwa yang seharusnya hadir di persidahan menurut KUHAP tapi tidak hadir.

“Pasal 162 itu bukan alasan. Sekarang kepentingan Negara dalam hal apa? Kalau kita merujuk pada pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi yang menjadi korban dulu. Itu runutan yang sebenarnya. Sekarang korbannya mana? Kami yakin, klien kami bebas demi hukum,” ucap Supriyadi.(red/tim).

Pengacara Terdakwa Tahir Ungkap Fakta Baru Kepemilikan Saham PT. Taindo

LiputanToday.Com (Batam) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian Alias Lim Chong Peng, Supriyadi, SH, MH. membeberkan fakta baru. atas dakwaan yang dialamatkan kepada kliennya. Ia menjelaskan, PT. Taindo Citratama ini sejak 2003 lalu sudah mati akta kepengurusannya, alias fakum. dan baru dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2016 lalu.

Pasal 78 Undang-undang ini kata Supriyadi, huruf (1) menyebut RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setela tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

“Artinya, jika mengikuti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak pernah ada RUPS selain 2016 itu. Itu pan ada, karena ada kuasa jual yang diberikan klien kami kepada Ludijanto Taslim sebagai saksi atau pelapor dalam perkara ini,” jelas Supriyadi.

Masih dengan Supriyadi. Katanya, Saham 100 persen PT. Taindo Citratama adalah milik Tahir. Bukan tanpa alasan. Supriyadi merincikan, selain rekan bisnis, antara kliennya dengan Ludijanto Taslim pelapor dalam perkara ini memiliki hubungan lain yakni hutang piutang. Yakni, Ludijanto Taslim memiliki hutang kepada Tahir.

“Sebenarnya, saham Perusahan itu 100 persen punya pak Tahir. Karena pak Tahir ini rekan pengen mengusahakan supaya jalan lagi perseroan. Ya sudah lah, saya kasih saham itu dipegang. Dalam perjalannya, pelapor meminjam uang pak Tahir. Digadai lagi. Diputar-putar aja gitu lah. Jadi penelaah kasusnya tak rumit. Jelas saham itu milik siapa?” jelas Supriyadi.

Dalam perkara bernomor 731/Pid.B/2019/PN Btm tersebut, kembali disidangkan oleh Pengadilan Negeri Batam Senin (21/10) pagi. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi anggota majelis hakim Taufik Nainggolan dan Yona Lamerossa Ketaren. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak.

Agenda sidang pemeriksaan saksi yang diajukan oleh JPU. Tiga saksi Senin ini diajukan JPU. Yakni Eko Pratama, Arjuna dan Jamal Purba. Ketiga saksi ini memiliki peran sebagai saksi. Ada yang sebagai Satpam dan Jamal Purba sebagai bengkel permesinan industri. Ketiga saksi ini, dicerca pertanyaan. Baik hakim, JPU dan pengacara terdakwa Supariyadi, yang didamping pengacara rekan Abdul Kodir Batubara SH. Pengacara itu menegaskan pertanyaan kepada ketiga saksi. Dan dalam keterangan saksi menurut Supriyadi tidak relevan atas apa yang didakwakan JPU.

“Menghubungkan dengan dakwaan, yang pertama dibuktikan barang itu punya siapa. Apakah sebagian punya terdakwa atau sebagian punya orang lain atau seluruhnya punya orang lain. Nah kalau yang pada hari ini, tidak ada yang relevansi sesuai dengan dakwaan ini. Karena dakwaan itu perbuatan dia melawan hukum, memilik barang sebagian orang lain atau seluruhnya. Siapa yang punya mesin ini seluruhnya. Yang tadi tidak substansi. Tapi ya kita hargai upaya JPU,” jelas Supriyadi pada awak media. (Red/Tim).

Tahir Sidang di Pengadilan Negeri Batam, Pengacara: Klien Kami Tidak Bersalah

LiputanToday.Com (Batam) – Dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, kembali disidangkan Kamis (17/10) pagi. Komisaris PT. Taindo Citratama ini, didampingi dua pengacara ternama di Jakarta. Yakni Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu, Didampingi anggota majelis hakim Efrida Yanti dan Yona Lamerossa Ketaren. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring, Samsul Sitinjak, dan dua jaksa lainnya.

Agenda sidang pemeriksaan saksi. Ada lima saksi yang diajukan oleh JPU yakni Fanny dkk, Tahir duduk sebagai terdakwa atas dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 374 KUHP, dan dakwaan alternative pasal 372 KUHP.

Saksi Fanny yang merupakan orang kepercayaan Ludijanto Taslim pertama diperiksa, Ia memberikan kesaksian seputar yang ia ketahui tentang dugaan peristiwa pidana yang diarahkan kepada terdakwa.

Baik hakim, JPU, dan pengacara terdakwa mencerca sejumlah pertanyaan kepada Fanny dkk. Suasana sidang yang semula hening berubah riuh. Itu setelah, pengacara terdakwa Supriyadi mencerca pertanyaan Fanny.

Dalam kesaksian Fanny menurut pengacara ini, terkesan berbelit-belit. Dan ada dugaan design, sehingga tak terkuak fakta yang sebenarnya sebelum peristiwa pidana ini dituduhkan kepada kliennya.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Kami kan hanya bertanya, kuasa jual asset yang diberikan oleh klien kami kepada Ludijanto Taslim sudah habis masa sekitar sebulan. Ditambah lagi. Tadi bilang ada salah ketik notaris. Itu bagaimana?,” tanya Supriyadi.

“Iya pak, tadi saya sudah menjelaskan, kalau kuasa jual itu sudah ada. Nah, dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) ada perjanjian tegang waktu jual perusahaan. Iya begitu,” jawab saksi Fanny.

Suasana tegang lagi-lagi terjadi dalam sidang. Menurut Supriyadi, saksi Fanny seakan ada hal disembunyikan. Padahal kata Supriyadi, harusnya terbuka saja. Apa lagi kesaksian sudah di bawah sumpang masing-masing sesuai keyakinan yang dianut.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Jangan terkesan menjawab yang bukan isi pertanyaan penasihat hukum. Jadi lebarnya kemana-mana nanti. Jadi faham yah,” timpal Dwi Nuramanu yang mengambil alih sidang yang sempat tegang.

Usai persidangan, Supriyadi bongkar-bongkaran terkait perkara yang sebenarnya. Katanya, awal mula perkara ini, terkait sejumlah asset PT. Taindo Citratama. Kronilogisnya, pada tahun 2003 lalu, oleh Ludijanto Taslim mengalihkan saham PT. Taindo Citratama sebanyak 50 persen kepada Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng.

Pengalihan saham di hadapan Notaris berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 30 April 2003 yang dibuat oleh Diah Guntari L. Soemarwoto, SH Notaris di Jakarta pada 2003 itu. Berawal dari sini, perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik itu antara pelapor Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir sebagai komisaris sama-sama memiliki saham 50 persen atas PT. Taindo Citratama.

Sejak 2003 itu, sampai tahun 2016 perusahaan PT. Taindo Citratama yang bergerak di bidang pabrikasi plastik tidak beroperasi. Sehingga, kedua pemegang saham Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir ingin menjual aset perusahaan itu sekitar Juli 2016 lalu.

“Dari sini, keduanya sama-sama mencari pembeli asset perusahaan itu. Ternyata, keduanya baik klien kami (Tahir) maupun Ludijanto Taslim sama mendapat calon pembeli. Pak Tahir ini calon pembeli akan membeli asset perusahaan itu Rp18 miliar. Sedangkan, Ludijanto Taslim dapat calon pembeli mendapat Rp40 miliar. Karena pak Ludijanto Taslim pingin yang mahal, akhirnya calon pembeli dari klien kami pak Tahir distop dulu,” jelas Supriyadi.

Berawal dari sini, keduanya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 9 September 2016. Sebagaimana juga terkuak dalam keterangan saksi Fanny. Kemudian, terdakwa Tahir memberikan kuasa jual kepada Ludijanto Taslim sampai dengan 15 Oktober 2016. Atau kurang lebih selama satu bulan.

“Kenapa cuman satu bulan, karena dua calon pembeli dari Ludijanto Taslim tidak terealisasi. Nah berangkat dari sini, patut kami duga Ludijanto Taslim hanya alasan doank. Kasih harga tinggi agar tak ada pembeli, Supaya tak balikin uang ini, diundur terus begitulah ceritanya,” beber Supriyadi.

Lanjutnya, yang perlu diingat kata Supriyadi, dua calon pembeli baik dari pihak Tahir dan Ludijanto Taslim sebelum digelarnya RUPS pada 9 September 2016 tersebut. Selanjutnya, tibalah 15 Oktober 2016 batas waktu penjualan. Namun belum juga terjual, Bahkan meski ada penambahan waktu, Karena menurut notaris yang dituju pada nota kesepakatan itu ada salah ketik. Sehingga membutuhkan waktu tambahan sejak 15 Oktober 2016 itu.

“Setelah batas waktu 15 Oktober 2016 dan ditambahkan lagi sekitar satu bulan, Tahir akhirnya kembali calon pembeli awal. Karena tidak setuju, Ludijanto Taslim melapor ke polisi. Hingga terjadi lah sidang ini. Jadi itu runutan perkaranya. Pertanyaanya, dimana letak kesalahan klien kami. Kami tekankan, dari kronologis ini, klien kami tak bersalah,” tegas Supriyadi.

Atas peristiwa dugaan pidana yang diarahkan kepada kliennya, Supriyadi menghormati proses hukum. Supriyadi juga percaya kepada JPU dan Pengadilan Negeri Batam untuk perkara ini. Sebab katanya, sejak awal, ada dugaan design perkara oleh pelapor. Yang seolah-olah kliennya menjual asset perusahaan.

“Klien kami pemilik saham 50 persen perusahaan itu. Lalu, jika misalnya ia sudah kuasakan jual kemudian tidak laku tentu kali-kali bisnis, dari pada fakum perusahaan ini lebih baik dijual kepada calon pembeli pertama. Klien kami yang memiliki saham jika menjualnya, lalu dari mana unsur penggelapan jabatan di sana? Rumusan dan analisa hukum saya tak masuk,” tutupnya. (Ril/LH/Naf).