Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah Pimpinan Organisasi Pers serta Pemimpin Redaksi media di Dumai, ini berjalan tertib dan aman. Sesampainya di Mapolres Dumai, puluhan massa aksi membentangkan poster dan spanduk berisikan kalimat ‘Tolak Kekerasan Pers’. Senin, (27/09/2021).
Setelah berdialog dengan Kasat Reskrim, AKP Nusirwan, perwakilan wartawan kemudian diarahkan untuk bertatap muka langsung dengan Kapolres Dumai.
Hadir di antaranya rekan-rekan dari keluarga besar PPWI, Endy Charlote, dan kawan-kawan; Bendahara PWI, M. Ridwan Syafri; Ketua PWRI Riau, Feri Windria; Ketua JMSI Dumai, Ahmad Dahlan; Pengurus DPD PPJI, Pengurus DPD IMO Indonesia, Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Megi Al Fajrin; dan Komisaris Kupas Media Grup (K-MG), Syafrizal.
Setelah berdialog dan menyerahkan Pernyataan Sikap Wartawan kepada pihak Kepolisian, massa aksi kemudian membubarkan diri. Rencananya, dalam waktu dekat ini Forum Lintas Wartawan (FLW) akan menyurati DPRD Kota Dumai untuk meminta agenda hearing terkait kasus kekerasan wartawan serta aktivitas penampungan BBM dan CPO ilegal yang cukup marak di Kota Dumai.
“Agenda berikutnya, kita akan surati DPRD Dumai untuk hearing menyikapi kasus kekerasan wartawan dan maraknya aktivitas penampungan BBM dan CPO ilegal di Dumai,” ungkap Koordinator Lapangan, M. Syahrul Aidi.
Sementara itu dari Jakarta, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyatakan amat prihatin atas kejadian yang menimpa wartawan di Dumai.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir ini Sekretariat Nasional PPWI menerima 3 pengaduan terkait kasus kekerasan, penganiayaan, pengancaman, dan intimidasi, terhadap wartawan dan netizen atau pewarta warga.
“Kejadian di Dumai itu sangat memalukan. Saya prihatin sekali, terutama karena dalam beberapa kasus yang saya terima, pelakunya melibatkan aparat. Oleh karena itu, saya mendukung kawan-kawan di Dumai untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap aksi kekerasan terhadap wartawan dan warga masyarakat, melalui koridor hukum yang tersedia. Kapolres Dumai harus menuntaskan berbagai kasus kekerasan yang menimpa warga di wilayah kerjanya,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini berharap. (ECH/Red)
