Sementara itu, SF Hariyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau sebelum naik menjadi Wakil Gubernur, dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif atas sejumlah proyek daerah yang kini tengah disorot publik. JMHI menilai posisinya dalam birokrasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Kami tidak menuduh, tapi mendesak transparansi. Kalau memang bersih, buktikan. Tapi kalau ada yang disembunyikan, KPK wajib membongkar,” ujar Jenderal Lapangan JMHI, Panca, dengan tegas.
Mahasiswa berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja lembaga antirasuah.
“Kami percaya KPK mampu menunjukkan keberpihakannya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan,” pungkas Panca.***(SHI GROUP)
(Tim/Red)
