LiputanToday.com – Meranti | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum (Pandum) Fraksi-fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali SE, bertempat di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (24/11/2025). Turut hadir Sekretaris Dewan Ery Suhairi, S.Sos, dan sejumlah anggota DPRD Kepulauan Meranti.
“Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwa Wakil Bupati Kepulauan Meranti telah menyampaikan pidato Tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa menindaklanjuti tahapan selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3, huruf a, angka II. “Maka Rapat Paripurna Dewan hari ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Adapun pandangan umum (Pandum) diawali dari Fraksi PDI-P dengan jurubicaranya, Nina Surya Fitri, SH., M.Kn menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan Pendapatan Daerah
– Optimalkan PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi (real-time) sesuai arahan dokumen APBD 2026.
– Tingkatkan Kinerja BUMD untuk menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan.
– Lakukan Kajian Ulang tarif pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif namun tetap pro rakyat.
2. Prioritaskan Belanja Modal yang produktif
– Lakukan evaluasi ulang terhadap penurunan belanja modal yang sangat tajam.
– Fokus pada pembangunan Insfrastruktur dasar, jalan, irigasi, sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan.
– Pastikan belanja insfrastruktur memenuhi ketentuan minimal 40 % dari total APBD sesuai regulasi yang berlaku.
3. Penguatan Program sosial dan Layanan Dasar
– Pastikan Anggaran untuk kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, dan penurunan stunting tetap menjadi prioritas utama.
– Percepat pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah, khususnya di desa-desa yang masih tertinggal.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
– Percepat implementasi SPBE, satu data Indonesia, dan digitalisasi pelayanan publik.
– Tingkatkan kompentensi aparatur dan perbaiki sistem pengawasan internal (APIP) untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih.
5. Pengetasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi
– Berikan Bantuan dan Pendampingan pelaku UMKM secara sistematis dan terarah.
– Dorong peningkatan produktivitas sektor Perikanan, Pertanian, dan industri kecil.
– Perkuat program penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk akses lapangan pekerjaan.
Nina Surya Fitri juga mengungkapkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini, agar benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, demi terwujudnya masyarakat Kepulauan Meranti yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan.
“Fraksi PDI Perjuangan mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kondisi keterbatasan fiskal sebagai momentum untuk membangun budaya efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Semoga Pandangan Umum dari kami ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi Fraksi PDI Perjuangan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkapnya.
Selanjutnya, Pandum dilanjutkan Fraksi PAN dengan jurubicaranya, Suzami. Pertama, Fraksi PAN menyoroti tema Membangun Infrastruktur Dasar dan Pemeratan Pembangunan Kewilayahan Yang Berkelanjutan,fraksi kami berharap pemerintah daerah benar benar memperhatikan jalan poros kabupaten yang ada di desa desa untuk di bangun secara pemerataan berkelanjutan. Karena di daerah kita masih ada jalan kabupaten yang sudah rusak berat belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga akses jalan sangat menyulitkan masyarakat bahkan sampai di viralkan oleh masyarakat kita di media sosial. Mereka sangat berharap perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kami harap pemda bisa mewujudkan keinginan Masyarakat ini.
Kedua, dilihat dari tabel rancangan pendapatan tahun anggaran 2026 lebih banyak pengurangan dana di bandingkan dengan APBD tahun 2025. Fraksi PAN melihat adanya tantangan fundamental yang perlu diatasi secara cermat, terutama terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang berimplikasi pada penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan potensi keterbatasan ruang fiskal daerah. Pendapatan transfer sejumlah 897.216.864.418 (delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) mengalami pengurangan sekitar dua ratus milyar lebih dari tahun 2025. Pemda harus lebih hati hati lagi dalam melakukan belanja untuk lebih memperioritaskan hal yang menjadi kesejahteraan bersama bukan untuk kepentingan tertentu.
Ketiga, Fraksi PAN meminta penjelasan mengenai kenaikan pajak daerah ,pajak bea masuk pelabuhan yang mengalami kenaikan. tetapi target PAD mengalami penurunan dari tahun 2025 sekitar enam puluh milyar lebih. Apa alasan jelas penurunan PAD dalam RAPBD tahun 2026 ini ?. Kami mendorong pemda meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik. Upaya meningkatkan PAD tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi Masyarakat. Pemda harus ambil Langkah bijak untuk pengelolaan PAD ini.
Keempat, Dalam urusan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Kami harap belanja modal yang dilakukan bisa memberikan manfaat balik ke pemda untuk di jadikan PAD, jangan belanja modal seperti pembelian gedung tidak menjadikan perputaran keuangan daerah.
Kelima, melihat adanya program digitalisasi di bidang kesehatan dengan pelayanan online mobile JKN BPJS memang sangat bagus untuk kemudahan masyarakat. Tetapi kejadian dilapangan program pendftaran online melewati aplikasi mobil JKN tidak bisa mencakup ke semua Masyarakat kabupaten kepulauan meranti. seperti kecamatan pulau merbau, kecamatan tasik putri puyu, kecamatan rangsang barat dan kecamatan rangsang pesisir. Di karnakan sulitnya jaringan internet yang memadai dan jaringan Listrik yang belum tentu beroprasi secara normal setiap saatnya. Dilemanya lagi, ini menjadi kesulitan besar bagi Lansia untuk mendaftar mobile JKN BPJS, yang wajib menggunakan teknologi Hp Android. Mohon solusi yang lebih baik lagi.
Keenam, mohon pemda memperhatikan tentang rumah singgah untuk Masyarakat kita berobat di kota Pekanbaru, banyak keluhan dari Masyarakat kita, yang merasa terbebani jika harus menginap di rumah saudara atau kaum kerabatnya, atau di penginapan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Suzami menyebutkan bahwa Fraksi PAN berpandangan bahwa APBD harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat fondasi keuangan daerah, memperluas basis pendapatan, serta menajamkan fokus belanja daerah pada sektor-sektor yang benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan.
“Pada prinsipnya kami Fraksi Partai Partai Amanat Nasional menyetujui RAPBD tahun 2026 yang telah dibuat untuk dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa mendatang. Semoga saran dan masukan dari fraksi kami mendapat pertimbangan untuk kebaikan kita bersama kedepannya dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkapnya.
Pandum dilanjutkan oleh Fraksi PKB Plus PSI dengan jurubicaranya Hj. Ismiatun, SE, menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut :
1. Fraksi PKB Plus PSI secara penuh menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 yang sangat jelas, transparan, dan realistis. Kami memahami betul bahwa tahun anggaran 2026 diwarnai oleh tantangan fiskal yang sangat tidak mudah, terutama dengan berkurangnya transfer dana dari Pusat. Justru dalam situasi seperti inilah kepemimpinan dan ketegasan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Kami melihat langkah yang diambil oleh Pemda sudah sangat tepat, berani, dan bertanggung jawab. Kebijakan untuk tetap memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, di tengah keterbatasan yang ada, merupakan bukti nyata komitmen Pemda untuk melindungi kepentingan rakyat banyak. Ini adalah sikap yang kami dukung sepenuhnya.
2. Fraksi PKB Plus PSI sepakat dan mendukung penuh beberapa langkah strategis yang diambil, antara lain:
a. Terhadap rasionalisasi dan efisiensi yang berani. Kami mendukung penuh langkah pemangkasan belanja non-prioritas dan rasionalisasi ekstrem terhadap belanja rutin. Ini bukanlah langkah populer, tetapi justru menunjukkan niat baik dan keseriusan Pemda untuk membersihkan anggaran dari pemborosan. Kami yakin langkah ini akan memaksa seluruh OPD untuk lebih kreatif dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat.
b. Alokasi belanja modal yang difokuskan pada infrastruktur strategis yang memiliki dampak pengungkit ekonomi tinggi adalah pilihan yang cerdas. Pembangunan jalan, peningkatan konektivitas logistik, dan dukungan pada sektor unggulan seperti perikanan dan perkebunan akan menjadi fondasi yang kuat untuk pemulihan dan percepatan ekonomi daerah di masa mendatang.
c. Terhadap Kejujuran dalam mengkomunikasikan defisit anggaran, kami menghargai kejujuran Pemda dalam mengkomunikasikan kondisi defisit anggaran dan upaya untuk menutupinya dengan pembiayaan yang sehat. Sikap terbuka ini memudahkan kita semua untuk memahami situasi sebenarnya dan bekerja sama mencari solusi yang terbaik bagi daaerah, daripada kita menyembunyikan masalah yang sebenarnya.
3. Sebagai mitra di DPRD, komitmen Fraksi PKB Plus PSI adalah untuk memperkuat dan menyempurnakan kebijakan yang sudah baik ini. Peran kami bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa RAPBD ini dapat diimplementasikan dengan lancar dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam proses pembahasan nanti, fokus kami akan pada hal-hal yang bersifat memperkuat eksekusi sebagai berikut:
a. Memastikan indikator kinerja setiap program jelas, sehingga mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.
b. Mendukung percepatan inovasi PAD dengan memberikan payung hukum yang diperlukan bagi program-program terobosan Pemda.
c. Mengawal implementasi belanja modal agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan mendongkrak perekonomian daerah.
4. Kami percaya bahwa sinergi yang erat antara eksekutif dan legislatif, seperti yang disampaikan dalam pidato, adalah kunci utama. Dengan semangat gotong royong, kami yakin tantangan berat ini justru akan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil.
5. Fraksi PKB Plus PSI menyatakan Dukungan Penuh terhadap arah kebijakan dan filosofi yang mendasari RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini. Untuk itu kami mengajak seluruh unsur legislatif untuk bersama-sama Pemerintah Daerah membahas naskah ini dengan semangat kemitraan yang positif dan konstruktif.
“Demikianlah Demikian pandangan umum Fraksi PKB Plus PSI DPRD Kabupaten Kepulaun Meranti. Mari bersama kita wujudkan APBD 2026 yang prudent, visioner, dan penuh makna serta manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tercinta,” ungkap Ismiatun.
Selanjutnya, Pandum dilanjutkan oleh Fraksi Golkar dengan jurubicaranya, Elvira Nandia Fitri, SH, menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:
2. Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa fungsi DPRD dalam memberikan pandangan umum terhadap RAPBD merupakan bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa fungsi DPRD dalam memberikan pandangan umum terhadap RAPBD merupakan bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mengingat berkurangnya alokasi dana transfer keuangan daerah dari pusat, maka kami menekankan proses penyusunan dan pembahasan RAPBD Tahun 2026 harus dilakukan dengan cermat sehingga setiap program/kegiatan yang akan ditetapkan betul-betul terukur dan dapat direalisasikan dan diimplementasikan tepat sasaran dengan perpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Kami menekankan pentingnya peningkatan PAD sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Meranti harus terus ditingkatkan agar tidak selalu tergantung pada dana transfer dari pusat. Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih berkeadilan.
3. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan beberapa masukan penting terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain :
