LiputanToday.com – Riau | Dugaan masuknya PT Agrinas melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) tanpa dokumen resmi negara kembali memicu perhatian publik di Riau. Polemik ini mencuat di Desa Teluk Jering, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, setelah beredar informasi bahwa perusahaan tersebut mencoba mengambil alih operasional PT Jimmy dari CV Makmur Jaya Sentosa tanpa kejelasan legalitas serta tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik hak wilayah. (03/12)
Warga setempat mulai mempertanyakan dasar hukum dan legitimasi pelibatan PT Agrinas, terlebih karena proses yang dilakukan dinilai tertutup dan tidak melalui mekanisme formal seperti sosialisasi publik, penjelasan legal, atau koordinasi pemerintah.
Beberapa warga mengaku mengetahui keberadaan rencana kerja sama dan pergerakan dokumen hanya dari kabar lapangan, bukan melalui jalur resmi hukum maupun administrasi negara.
Situasi ini memperkuat dugaan bahwa ada upaya masuknya perusahaan tanpa mengikuti prosedur standar operasional yang seharusnya diterapkan pada perusahaan milik negara maupun entitas komersial resmi.
Langkah PT Agrinas yang disebut melibatkan pihak luar daerah kini diperhatikan serius karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan meminggirkan masyarakat tempatan.
Kekhawatiran masyarakat di Kampar kian meningkat setelah terungkap dugaan penyimpangan serupa yang terjadi di Siak Kecil, Bengkalis, di mana lahan yang telah dikelola masyarakat justru diberikan kepada pihak luar.
Penolakan masyarakat semakin terlihat di kecamatan Siak Kecil, Bengkalis sejumlah spanduk dipasang di berbagai titik desa yang menegaskan penolakan terhadap rencana masuknya Koperasi Mitra Karya Perkasa (MKP) dari Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai mitra KSO.
Publik menilai rencana tersebut tidak memiliki relevansi sosial, ekonomi, maupun historis dengan masyarakat yang telah hidup dan mengelola kawasan tersebut secara turun-temurun.
Kasus tersebut kini menjadi preseden kuat yang menimbulkan kewaspadaan dan resistensi terhadap pola operasional PT Agrinas di wilayah lain di Riau.
Ketua Umum Persatuan Keluarga Masyarakat Nias Riau (PKMNR), S. Hondro, menyatakan akan terus mengawal situasi tersebut.
