Sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar, Pengacara Yakin Kliennya Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Kamis (28/11) pagi. Sidang yang digelar ruang Mudjono itu beragendakan “Duplik” atau jawaban/tanggapan atas replik JPU sebelumnya.

Pengacara Tahir Abdul Kodir Batubara SH dari kantor Law Firm Supriyadi & Associates, membacakan duplik setebal delapan halaman. Abdul menolak segala bentuk atau isi dari Replik jaksa penuntut umum. Ia mengatakan, tetap pada pledoi pledoi terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan sebelumnya.

“Kami menolak segala bentuk atau isi apa pun dalam Replik saudara JPU. Kami berpendapat bahwa, perkara aquo klien kami tidak benar seluruh yang dituduhkan. Kami minta majelis hakim yang mulia atas pertimbangan klien kami yang tidak bersalah sesuai dakwaan JPU, membebaskan dari segala tuntutan,” ujar pengacara asal Jakarta itu.

Lanjutnya, bukan tanpa alasan ia berkeyakinan kliennya bebas demi hukum. Salah satu alasan adalah, dugaan ketidakkonsi Ludjianto Taslim sebagai saksi korban. Sejak persidangan hingga Duplik dibacakan tidak pernah menghadiri persidangan. “Tidak gantelman. Jadi segala dakwaan dan tuntutan yang diarahkan kepada klien kami menurut hemat hukum kami, adalah keliru dan tidak berdasar,” tambah Abdul Kodir.

Selain itu, saham PT. Taindo Citratama yang menjadi objek perkara merupakan 100 persen milik Tahir Ferdian. Abduo Kodir menerangkan, pada tahun 2002 silam, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir. Bertujuan meminta bantuan menebus aset PT. Taindo Citratama di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp9 miliar.

“Sejumlah uang itu, sebesar Rp. 1,2 miliar untuk perbaikan gedung, dan Rp. 7,5 miliar untuk modal kerja. Semua uang ini dikeluarkan oleh klien kami atas permintaan Ludjianto Taslim. Nah, pada saat itu klien kami Tahir menyanggupi membayar semua ini. Dengan catatan sebesar saham 50 persen diberikan kepada klien kami. Dan kedua belah pihak sepakat untuk itu,” katanya.

Namun, sejak 2002 sampai dengan 2016 menurut penuturan Abdul Kodir katanya, Ludjianto Taslim tidak pernah mengurus perusahaan yang bergerak di bidang pabrik plastik itu.

Masih dengan penjelasan Abdul Kodir. Katanya, setelah kedua berpartner, Ludjianto Taslim datang kepada kliennya Tahir Ferdian. Dengan tujuan meminjam uang sebesar sekitar Rp. 1 Milar. Saat itu, Tahir menyanggupi. Dengan kesepakatan, peminjaman uang senilai tersebut Ludjianto Taslim menggadaikan saham miliknya sebesar 50 persen.

“Dan pada perjanjian, apabila tidak dibayar maka saham 50 persen milik klien kami. Nah jika dihitung, saham klien kami 50 persen ditambah saham yang digadaikan menjadi milik klien kami sebesar 50 persen, total 100 persen. Dan saham 100 persen ini sudah menjadi milik klien kami. Lalu pertanyaannya, jika klien kami mengurus seluruh aset, memperbaiki, memindahkan apakah salah? Tentu tidak. Nah, sejak 2003 Tak Ada Sepersen Pun Uang Ludjianto Taslim Keluar,” urai Abdul kodir lagi.

Seperti diketahui, perkara tersebut bergulir terkait aset PT. Taindo Citratama. Tahir sebagai Komisaris dan Ludjianto Taslim sebagai Direktur sebelumnya dan sama sama memiliki aset senilai 50 persen atas PT. Taindo Citratama tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik yang terletak di Sekupang sudah ada belasan tahun. Hanya saja, menurut keterangan di persidangan tak jalan. Sekitar tahun 2016 terjadi selisih paham antara kedua nya. Dan bergulir sampai ke pengadilan perkaranya. Pada sidang-sidang sebelumnya, Tahir membantah semua dakwaan yang dialamatkan.

Tahir mengatakan, tidak pernah menjual mesin seperti yang didakwakan. Ia aminkan mesin itu sudah berpindah dari lokasi Sekupang ke Bukti Senyum. Hanya saja bukan untuk dijual. Melainkan untuk diperbaiki. Dan hal ini juga dibenarkan saksi Willian yang disebut-disebut sebagai calon pembeli.

“Mesin itu ada yang sampai 30 tahun lebih. Mau diperbaiki. Dan bukan untuk dijual. Itu tidak benar semua yang dituduhkan,” ujar Tahir.

Sidang yang digelar di ruang persidangan Mudjono itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi Anggota Mejelis Abdul Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren. Dan dihadiri perwakilan JPU Karya So Immanuel Gort Baeha.

Isi Pledoi sebelumnya

Permintaan pertama, menyatakan Terdakwa Tahlr Ferdian alias Lim Chong Peng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Kedua Membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Pang dari segala Dakwaan Jaksa Penunlut Umum;

Ketiga Melepaskan Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dari segala Tuntutan hukum; Keempat Menyalakan membebaskan Terdakwa Tahir Ferdian Chong Peng dari segala bentuk penahanan segera setelah putusan ini diucapkan; kelima Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dalam keadaan semula;

“Keenam Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan semua barang bukti dan alat bukti yang disita oleh Sdr. Jaksa Fenuntut Umum kepada yang berhak dan darimana benda itudisita dan ketujuh Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara,” paparnya.(Red/Navi/Lw).

Pengacara Tahir Tanggapi Replik JPU, Begini Isinya

LiputanToday.Com (BATAM) – Usai dibacakan pledoi atau nota pembelaan pekan lalu pada sidang Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, kini giliran Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik. Replik setebal 41 halaman itu dibacakan oleh JPU Rosmalina Sembiring Senin (25/11) pagi di Pengadilan Negeri Batam. Secara garis besar, isi replik JPU menolak beberapa bagian pledoi yang dibacakan pengacara Tahir, Supriyadi SHI, MH dan Abdul Kodir Batubara SH sebelumnya.

Rosmalina mengemukakan, salah satu isi pledoi adalah tentang keabsahan kesaksian saksi korban Ludjianto Taslim. Meski tidak hadir dalam persidangan, namun telah dibacakan kesaksiannya. Dan hal ini menurut JPU sah menurut hukum. Selain itu, JPU mengemukakan alasan, sudah secara sah dan patut memanggil Ludjianto Taslim yang sedang berada di Amerika Serikat. “Tapi Ludjianto Taslim sedang sakit,” katanya.

Sementara itu, Pengacara Supriyadi melalui Abdul Kodir Batubara mematahkan seluruhnya alasan JPU sebagaimana diuraikan dalam replik. Abdul mengemukakan, salah satu alasan JPU mengatakan pembacaan kesaksian saksi korban Ludjianto Taslim adalah sah. Namun menurut Abdul, kesaksian tersebut hanyalah bukti surat. Tidak sebagai kesaksian mutlak yang datang dari Ludjianto Taslim.

“Jadi menurut kami ada lompatan logika dari JPU. Bahwa saat BAP di Polisi saksi korban Ludjianto Taslim telah disumpah adalah benar, Tetapi tidak serta merta BAP itu menjadi sah hanya dibacakan semata di depan persidangan. Kalau kita tarik berdasarkan pasal 184 KUHAP jelas runutan pemeriksaan ini. Pada prinsipnya, kami menolak segala replik itu,” tegas Abdul Kodir Batubara usai persidangan.

Selain itu kata Abdul, pada pledoi pekan lalu, telah diuraikan bantahan-bantahan tuntutan JPU terhadap kliennya. Meski begitu, Abdul Kodir menghormati isi replik JPU. Hanya saja, ia yakin pledoi yang telah dibacakan di muka persidangan, mengisyaratkan Tahir Ferdian terbebas dari jeratan hukum.

“Kami yakin bebas, Karena alasan dan bukti kami jelas pada pledoi. Kami berharap, Yang Mulia Majelis Hakim bisa melihat secara objektif fakta persidangan. Lagi pula, penjualan aset yang dituduhkan tidak benar. Itu hanya perbaikan semata pada mesin itu, karena ada renovasi. Jadi secara komperehensif kami sudah sampaikan pada pledoi,” tambah Abdul Kodir.

Ia mengatakan, bersama timnya dari Kantor Law Firm Supriyadi dan Associates terhadap replik JPU, akan ditanggapi dalam duplik Kamis (28/11/2019) ini. Sidang yang digelar di ruang persidangan Mudjono itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi Anggota Mejelis Abdul Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren.

Seperti diketahui, perkara tersebut bergulir terkait aset PT. Taindo Citratama. Tahir sebagai Komisaris dan Ludjianto Taslim sebagai Direktur sebelumnya dan sama sama memiliki aset senilai 50 persen atas PT. Taindo Citratama tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik yang terletak di Sekupang sudah ada belasan tahun. Hanya saja, menurut keterangan di persidangan tak jalan. Sekitar tahun 2016 terjadi selisih paham antara kedua nya, Dan bergulir sampai ke pengadilan perkaranya. Pada sidang-sidang sebelumnya, Tahir membantah semua dakwaan yang dialamatkan.

Tahir mengatakan, tidak pernah menjual mesin seperti yang didakwakan. Ia aminkan mesin itu sudah berpindah dari lokasi Sekupang ke Bukti Senyum. Hanya saja bukan untuk dijual. Melainkan untuk diperbaiki, Dan hal ini juga dibenarkan saksi Willian yang disebut-disebut sebagai calon pembeli.

“Mesin itu ada yang sampai 30 tahun lebih. Mau diperbaiki, Dan bukan untuk dijual. Itu tidak benar semua yang dituduhkan,” ujar Tahir. (Red/Navi/Lw).

Sidang Tahir, Pengacara Sangat Yakin Kliennya Tak Bersalah dan Segera Bebas

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian, Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH terlibat debat panas dengan jaksa penuntut umum (JPU) Sukamto, Selasa (12/11). Debat itu terjadi, pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Batam pemeriksaan terdakwa Ferdian.

Semula, dakwaan uang Rp 200 juta dari Willian kepada Tahir ada buktinya versi JPU. “Kan ada buktinya soal transfer uang itu,” tanya Sukamto.

“Yang mulia, saya minta saudara JPU jangan alihkan ke sana. Sebab, pertanyaan ini sudah ditanya dan dijawab sendiri oleh Willian dan pihak bank BCA yang kita datangkan pada sebelumnya,” sela Supriyadi.

“Bahwa uang Rp 200 juta tak ada sangkut pautnya dengan jaul-beli aset. Arus uang bagi pengusaha soal biasa, Klien kami dengan Willian adalah partner bisnis. Jadi wajar, dan pak Willian sendiri ngaku tak ada ia beli aset sesuai dakwaan JPU. Sekarang kok diarahkan ke sana,” tambahnya.

Melihat proses sidang yang kian hangat suasananya, Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu, dua anggota Majelis hakim Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren juga mengambil alih pertanyaan.

“Iya, saudara JPU yang sudah ditanya kemaren jangan ditanya lagi. Dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Bagi penasihat hukum terdakwa yang mana bagian tidak cocok menurut saudara penasihat hukum silakan sampaikan pada pledoi nanti,” kata Dwi.

Pada pemeriksaan itu,Tahir kembali membantah, dakwaan dugaan penipuan dan penggelapan dalam jabatan Aset PT Taindo Citratama. Ia mengatakan, aset seperti pada dakwaan, tidak pernah dijual kepada Willian. Ia bercerita, dia dan Willian adalah partner bisnis yang sudah berlangsung lama. Dakwaan yang mengatakan, ada bukti transfer Rp 200 juta dari rekening Willian kepada Tahir, adalah soal biasa dalam dunia bisnis.

“Tidak ada saya jual aset seperti yang dituduhkan. Yang ada, saya hanya memindahkan barang dari gudang Sekupang ke gedung milik Willian di Bukit Senyum. Bukan dijual tapi diperbaiki karena ada mekanik yang mau kerjain, Mesin itu sudah tua sebagian. Uang Rp200 juta itu adalah tak ada kaitannya pada jual-beli barang yang dimaksud dalam dakwaan ini. Bahkan mesin baru milik PT Taindo Citratama saya beli pakai uang saya 100 persen,” keterangan Tahir dalam persidangan.

Setelah debat panas itu berlangsung, tiba giliran pemeriksaan saksi ahli. Yang sebelumnya telah disumpah menurut keyakinan keduanya. Pertama diperiksa, Henni Wijayanti, SH, MH Ahli Hukum Perseroan. Dalam paparannya, seorang Komisaris dalam sebuah perusahaan bisa mengurus perusahaan itu. Sepanjang, Direktur atau direksi tidak dapat berjalan.

“Karena komisaris sifatnya mengawasi. Nah, jika saja yang diawasi tidak berbuat apa-apa tentu dapat dibolehkan komisaris melakukan tindakan. Jadi begini, logika sederhana, komisaris mempunyai saham dalam suatu perusahaan. Ketika ia ketahui adanya ketidakberesan direksi berhak ia melakukan pengawasan tak terkecuali terhadap seluruh aset,” ujar Henni.

Sementara Chairul Huda menceritakan keahliannya soal pidana. Ia mengatakan, lazimnya, perkara perdata dan pidana harus dipisahkan. Ia memisalkan soal Perebutan sebuah lahan X. Misalkan si A dan si B sama-sama mengaku memiliki lahan X. Kemudian, suatu hari, A masuk ke pekarangan lahan X apakah harus dipidana? Tentu tidak kata dia.

Pasal 167 KUHP yang berbunyi, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Pasal 167 KUHP ini sebagai contoh. Sama sama memiliki alasan. Nah, ini tidak masuk dalam ranah pidana. Berdasarkan hukum, harus diselesaikan keperdataan dulu. Bahwa ada laporan pidana soal pasal 167 ini nanti, Jadi yang pertama dilakukan adalah diselesaikan secara perdata. Tak boleh asal pidana begitu saja. Ada aturan yang mengikat,” ujarnya.

Kendati, Supriyadi mengatakan kembali, percontohan pasal 167 KUHP yang diutarakan ahli sama persis dengan perkara kliennya. Ia mengatakan, sesuai hukum, seyogyanya Ludjianto Taslim sebagai pelapor dalam perkara aquo, harus menyelesaikan secara keperdataan. “Buktinya tak ada. Bahkan Ludjianto Taslim tak gentelman karena sampai saat ini tidak pernah datang ke persidangan. Kami yakin, klien kami tak melakukan pidana. Dan bebas demi hukum, catat itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, perkara ini soal aset PT. Taindo Citratama. Laporan sudah masuk sejak 2016 silam. Aset PT. Taindo Citratama telah digaris polisi yang berada di Bukit Senyum Batam. Sidang dengan nomor perkara 731/Pid.B/2019/PN Btm JPU mendakwa pasal 374 jo 372 KUHP. Dan sidang akan dilanjutkan Kamis lusa. (Red/Nav/Tim).

Pengacara Tahir: Tak Ada Alasan Hukum Menghukum Klien Kami

LiputanToday.Com (BATAM) – Persidangan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng terus bergulir. Selasa (5/11) pagi, ia kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam yang ke Sembilan kalinya. Seluruh saksi sudah diperiksa sebelumnya, Khususnya yang dihadirkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kepri dan Kejari Batam.

Saksi ahli yang dihadirkan JPU DR Syarifudin, SH, MH., ahli pidana dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Sumatera Selatan, dan DR Eli Satris Gultom, SH, MH., ahli Perdata dari Universitas Pandjajaran (Unpad) Bandung, belum ada yang mengarah pidana kepada Tahir. Ditambah lagi fakta pesidangan, saksi korban Ludijanto Taslim tidak pernah hadir di persidangan. Bahkan runutan sesuai pasal 184 KUHAP, seakan terabaikan dalam proses sidang ini.

Pengacara Tahir Ferdian, Supriyadi, SH, MH dan Abdul Kodir Batubara tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Buktinya, pengacara memberikan ruang kepada JPU untuk membacakan BAP saksi korban pada persidangan Selasa tersebut.

“Tapi semakin jelas, bahwa apa yang dituduhkan kepada klien kami, tidak benar. Mengandung unsure kebohongan. Biar majelis hakim yang menilai. Kami yakin, klien kami bebas dari dakwaan,” ujarnya.

Jika ditarik kesimpulan itu kata Supriyadi, petikan kata-kata bijak yang menyatakan “Lebih Baik Membabaskan 1000 Orang Bersalah dari Pada Menghukum Satu Orang yang Tidak Bersalah”. Bukan tanpa alasan, dua pasal alternative yang didakwakan yakni pasal 374 KUHP dan 372 KUHP oleh JPU, sejauh ini belum terbukti.

Faktanya, sekitar 40 pertanyaan dalam BAP yang dibacakan JPU. Yang ditanya soal dugaan penjualan aset PT. Taindo Citratama pada tahun 2016 lalu, yang dituduhkan kepada Tahir. Menurut Tahir, dari semua BAP yang telah dibacakan, ia mengaku Ludijanto Taslim memberikan keterangan palsu alias keterangan bohong. Atau tidak benar sama sekali.

“Itu bohong yang mulia. Ada beberapa pernyataan saksi korban tadi tidak benar, Misalkan saya dituduh jual aset. Itu sama sekali tidak benar. Tapi mesin PT. Taindo Citratama mau diperbaiki karena mesin sudah puluhan tahun. Dan di gudang di Sekupang 16 tahun tidak diurus dengan baik oleh Ludijanto Taslim. PT. Taindo Citratama adalah punya saya. Apakah saya salah kalau aset punya saya kemudian saya lakukan perbaikan? Pokonya banyak mengandung kebohongan,” kata Tahir menyanggah peryantaan Ludijanto Taslim yang dibacakan JPU.

Pengakuan terdakwa diperkuat kesaksian para saksi termasuk saksi ahli menurut pantauan, tidak memberatkan Tahir. Justru dakwaan JPU terpojok oleh keterangan itu. Supriyadi semakin yakin, bahwa kliennya bebas demi hukum.

Seperti diketahui, perkara tersebut telah bergulir sejak 2016 lalu. Pelapor atau saksi korban Ludijanto Taslim menuduh koleganya Tahir menjual aset PT. Taindo Citratama. Kemudian dilaporkan ke Mapolda Kepri. Perkara bernomor 731/Pid.B/2019/PN Btm ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

Dalam perjalanannya, ternyata aset yang dimaksud dalam BAP semula, tidak dijual oleh Tahir. Hanya saja sudah pindah gudang dari Sekupang ke Bukit Senyum Batam. Gudang milik saksi William yang disebut-sebut sebagai pembeli. Dan Willian telah menyatakan, bahwa mesin itu bukan ia beli. Tapi Tahir meminta tolong agar mesin yang sudah tua itu diperbaiki.

Sikap Tahir Ferdian Selalu Santun dalam Persidangan

Meski mendapat tuduhan yang dialamatkan padanya yang tak benar dan tak berdasar, Tahir Ferdian selalu menghadapi dengan tenang. Pantauan wartawan, sejak sidang pertama kali sampai dengan saat ini, Tahir justru lebih tenang, sopan. Menunjukan kesantunannya di muka pengadilan.

Selain itu, pantauan wartawan, Tahir juga koperatif setiap kali persidangan. Tahir Ferdian juga kerap melemparkan senyum kepada wartawan dan kepada semua pengunjung sidang.

Dapat Dukungan dari Kerabat

Ada yang berbeda dengan sidang lainnya. Meski sudah terdakawa, namun siapa sangka kerabat Tahir dari Jakarta menjenguknya di Batam. Bahkan dalam ruang sidang Selasa kemaren, belasan kerabat Tahir dari kumpulan mak-mak mengahadiri sidang dengan tenang dan sopan. Seorang Mak-mak yang diwawancarai wartawan mengatakan, selama ini mereka nilai Tahir baik.

Tuduhan macam-macam yang dialamatkan, itu juga tidak berdasar. Tahir dikenal sebagai pengusaha kelas kakap. Keterledoran anak buah dalam menjalankan perusahaan terkadang kena imbasnya Tahir.

“Yang kami tahu, pak Tahir dan istrinya baik. Meski pun kaya raya dan banyak aset dia selalu sopan sama orang. Mungkin ada keterledoran di perusahaannya itu biasa. Bisa saja anak buah yang salah karena tak bisa mengendalikan perusahaan, yang kena pak Tahir. Justru hal ini menguatkan pak Tahir. Orangnya baik kok. Makanya kami heran kalau dibilang dia tipu aset yang tak seberapa dibandingkan harta pak Tahir,” ujar seorang Mak-mak itu yang meminta namanya tak ditulis wartawan.(Red/Tim).

Pengacara Tahir Ragu Keaslian Surat Sakit Saksi Korban Ludijanto Taslim

LiputanToday.Com (BATAM) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Supriyadi, SH, MH mempertanyakan alasan ketidakhadiran saksi korban Ludijanto Taslim. Sebab, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam sudah delapan kali persidangan tak pernah hadir.

Menurut Supriyadi, seharusnya sidang tersebut sesuai pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Runutannya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah sekarang sudah masuk ke keterangan ahli, Tapi saksi korban tak pernah nongol. Ini lompatan logika menurut kami,” ujar Supriyadi di hadapan persidangan Senin (28/10) siang.

Kemudian, oleh JPU Samsul Sitinjak, Rosmalina Sembiring, dan satu JPU dari Kajati Kepri mengatakan, saat ini saksi korban Ludijanto Taslim masih berada di negeri Paman Sam, Amerika Serikat berobat karena sakit.

“Jadi majelis, Pasal 162 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Jadi kami rasa begitu,” ujar JPU itu.

Kemudian, Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu yang didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan menyela perkataan JPU. Katanya, memang sesuai KUHAP runutan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. “Tapi karena kemaren itu kita sepakat melahirkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan makanya kita lanjutkan. Tapi jangan juga tak dihadirkan. Alasannya apa,” tanya Dwi Nuramanu.

Dwi Nuramanu memerintahkan, agar JPU dapat menghadirkan saksi Ludijanto Taslim pada sidang Selasa 5 November 2019 mendatang. Pantauan, saat JPU memberikan salinan surat kepada hakim soal penguatan ketidakhadiran Ludijanto Taslim, terjadi perdebatan. Antara JPU, hakim, dan pengacara terdakwa. Sebab, semua surat yang diberikan JPU kepada hakim merupakan hasil scan format Pdf.

“Ini kok tak ada stempelnya ini? Kalau sakit riwayat sakit karena apa? Apakah tak bisa berjalan atau tidak, Kalau surat itu berbahasa asing harus diterjemahkan oleh orang yang bersertfikat dan di bawah sumpah, KUHAP tak mengenal bahasa asing selain Bahasa Indonesia. Semua surat ini harus asli,” tegas Dwi.

JPU mengakui, jika surat itu dikirim dari Amerika Serikat oleh Ludijanto Taslim via email, Dan dalam format PDf. Sehingga sesampai pesan itu pada keluarga Ludijanto Taslim di Indonesia, lalu diprint dikasih ke JPU. “Iya yang mulia, sementara itu hasil scan,” ujar JPU.

Menolak Tegas, Supriyadi menolak tegas alasan yang dikemukakan JPU seputar Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Ia mengatakan, ketika hanya dibacakan hanya sebagai bukti surat. Tidak memiliki kekuatan sebagai kesaksian sebagai korban.

Selain itu, Supriyadi juga masih ragu dengan surat yang ajukan korban Ludijanto Taslim. Ia masih meragukan kebenarannya. Untuk itu, Supriyadi bakal menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjelaskan soal surat yang berlaku di dunia kesehatan.

“Kami minta JPU semua surat itu harus diketahui IDI. Jika tak bisa, kami yang akan gandeng IDI. Biar jelas semua ini. Surat itu juga tak ada stempel. Sakitnya apa, kapan sakitnya semua kita tak tahu. Kami minta juga, jika benar berada di Amerika atau di luar kami minta bukti tiket. Jadi biar jelas,” pinta Supriyadi.

Terlepas dari pada itu, Supriyadi menduga, Ludijanto Taslim justru tak bisa hadir karena sesuatu. Sebab kata dia, laporan yang ia sampaikan hingga kliennya duduk di kursi persidangan belum satu pun terbukti untuk sementara ini. “Patut kami duga tak datang karena ada rekayasa kepada klien kami. Maka dengan itu, kami minta agar dihadirkan. Jika tak hadir, klien kami bebas demi hukum. Hadir pun, tetap kami optimis klien kami bebas. Insya Allah,” harap Supriyadi.

Sekedar diketahui, sidang terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng kembali digelar Senin (28/10) pagi. Dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejaksaan Negeri Batam.

Ada dua ahli yang hadirkan JPU. DR Syarifudin SH MH ahli pidana dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Sumatera Selatan, dan DR Eli Satris Gultom SH MH ahli Perdata dari Universitas Pandjajaran (Unpad) Bandung. Sementara sidang yang digelar di ruang Mudjono dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Yang didampingi Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Abdul Halim Nainggolan.

Sebelumnya, Tahir terdakwa atas dugaan penggelapan dalam jabatan. Ia dilaporkan oleh rekan bisnisnya Ludijanto Taslim. Dituduhkan, Tahir telah menjual aset PT. Taindo Citratama milik berdua. Namun ini, dibantah habis oleh Supriyadi sebagai pengacara. Dan dalam fakta persidangan sementara sampai keterangan ahli menurut pengacara, dakwaan JPU masih kabur. Dan sampai saat ini, pelapor alias saksi korban Ludijanto Taslim tidak pernah menghadiri sidang. Dikabarkan sedang sakit dan masih di Amerika Serikat.(Tim/Nv).

Pengacara Terdakwa Tahir Ungkap Fakta Baru Kepemilikan Saham PT. Taindo

LiputanToday.Com (Batam) – Pengacara terdakwa Tahir Ferdian Alias Lim Chong Peng, Supriyadi, SH, MH. membeberkan fakta baru. atas dakwaan yang dialamatkan kepada kliennya. Ia menjelaskan, PT. Taindo Citratama ini sejak 2003 lalu sudah mati akta kepengurusannya, alias fakum. dan baru dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2016 lalu.

Pasal 78 Undang-undang ini kata Supriyadi, huruf (1) menyebut RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setela tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

“Artinya, jika mengikuti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak pernah ada RUPS selain 2016 itu. Itu pan ada, karena ada kuasa jual yang diberikan klien kami kepada Ludijanto Taslim sebagai saksi atau pelapor dalam perkara ini,” jelas Supriyadi.

Masih dengan Supriyadi. Katanya, Saham 100 persen PT. Taindo Citratama adalah milik Tahir. Bukan tanpa alasan. Supriyadi merincikan, selain rekan bisnis, antara kliennya dengan Ludijanto Taslim pelapor dalam perkara ini memiliki hubungan lain yakni hutang piutang. Yakni, Ludijanto Taslim memiliki hutang kepada Tahir.

“Sebenarnya, saham Perusahan itu 100 persen punya pak Tahir. Karena pak Tahir ini rekan pengen mengusahakan supaya jalan lagi perseroan. Ya sudah lah, saya kasih saham itu dipegang. Dalam perjalannya, pelapor meminjam uang pak Tahir. Digadai lagi. Diputar-putar aja gitu lah. Jadi penelaah kasusnya tak rumit. Jelas saham itu milik siapa?” jelas Supriyadi.

Dalam perkara bernomor 731/Pid.B/2019/PN Btm tersebut, kembali disidangkan oleh Pengadilan Negeri Batam Senin (21/10) pagi. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi anggota majelis hakim Taufik Nainggolan dan Yona Lamerossa Ketaren. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak.

Agenda sidang pemeriksaan saksi yang diajukan oleh JPU. Tiga saksi Senin ini diajukan JPU. Yakni Eko Pratama, Arjuna dan Jamal Purba. Ketiga saksi ini memiliki peran sebagai saksi. Ada yang sebagai Satpam dan Jamal Purba sebagai bengkel permesinan industri. Ketiga saksi ini, dicerca pertanyaan. Baik hakim, JPU dan pengacara terdakwa Supariyadi, yang didamping pengacara rekan Abdul Kodir Batubara SH. Pengacara itu menegaskan pertanyaan kepada ketiga saksi. Dan dalam keterangan saksi menurut Supriyadi tidak relevan atas apa yang didakwakan JPU.

“Menghubungkan dengan dakwaan, yang pertama dibuktikan barang itu punya siapa. Apakah sebagian punya terdakwa atau sebagian punya orang lain atau seluruhnya punya orang lain. Nah kalau yang pada hari ini, tidak ada yang relevansi sesuai dengan dakwaan ini. Karena dakwaan itu perbuatan dia melawan hukum, memilik barang sebagian orang lain atau seluruhnya. Siapa yang punya mesin ini seluruhnya. Yang tadi tidak substansi. Tapi ya kita hargai upaya JPU,” jelas Supriyadi pada awak media. (Red/Tim).