Tak hanya itu, S. Hondro turut menyinggung persoalan tenaga SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang direkrut secara massal namun hasilnya belum terlihat optimal di lapangan.
“Para SPPI yang direkrut harusnya benar-benar berkualitas dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan MBG. Jangan sudah habiskan uang negara sekian banyak untuk pelatihan dan diklat, tapi tidak ada hasil nyata di daerah,” kritiknya.
Menutup pernyataannya, S. Hondro menegaskan bahwa pemerintah harus tegas, transparan, dan bertanggung jawab atas program MBG ini, serta menghindarkan program ini dari praktik bancakan oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan.
“Kami sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat akan terus melakukan pengawasan dan siap melaporkan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jangan sampai program yang mulia ini justru mencelakakan anak-anak kita,” pungkasnya.
Sebagai mana kita ketahui Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, dengan banyaknya laporan terkait kualitas makanan, dapur tidak layak, dan lemahnya pengawasan, publik kini mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.***(al/ltc)
