SAHARA juga menyoroti adanya kerugian negara akibat pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Selain itu, pembukaan lahan sawit di kawasan hutan dinilai berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya fungsi ekologis, serta berpotensi memicu konflik lahan.
Menurut Windu, praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Riau. Ia mendesak Kejati Riau untuk tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi juga mendalami dugaan pelanggaran pidana, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memberikan perlindungan atau pembiaran.
“Kami ingin ada langkah konkret, bukan sekadar pemeriksaan formalitas. Jika izin tidak lengkap atau tidak sah, maka aktivitas harus dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
SAHARA menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran serupa. Mereka berharap Kejati Riau menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga hutan dan menindak tegas korporasi yang diduga beroperasi secara ilegal.***(SHI GROUP)
